BERITABUANA.CO, JAKARTA — Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menegaskan bahwa penerapan standar pembangunan perumahan dan kawasan permukiman menjadi faktor krusial untuk mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Fahri saat menghadiri kegiatan di Kantor Direktorat Bina Teknik Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Bandung. Pernyataan itu dikutip pada Minggu (11/1/2026).
Fahri mengungkapkan, tantangan perumahan nasional masih sangat besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 20 juta rumah di Indonesia masih masuk kategori tidak layak huni. Di sisi lain, sebagian besar pembangunan rumah dilakukan secara swadaya oleh masyarakat, tanpa acuan standar teknis yang memadai.
“Tanpa standarisasi yang jelas, pembangunan rumah berpotensi menimbulkan persoalan kualitas bangunan, sanitasi lingkungan, hingga ketidakteraturan kawasan permukiman,” kata Fahri.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Kementerian PKP memprioritaskan penyusunan indikator rumah dan permukiman layak huni. Indikator ini mencakup aspek struktur bangunan, kesehatan lingkungan, hingga keterjangkauan harga rumah sebagai dasar penguatan regulasi perumahan nasional.
Menurut Fahri, penetapan standar dan harga rumah layak menjadi fondasi penting agar pembangunan perumahan dapat dilakukan secara lebih masif, efisien, dan berkelanjutan, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku pembangunan.
Kebijakan tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden dalam mengakselerasi target nasional pembangunan tiga juta rumah. Target ini ditempuh melalui penguatan kelembagaan, kolaborasi lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi dalam perencanaan dan pembangunan kawasan permukiman.
Kementerian PKP, lanjut Fahri, berkomitmen untuk mendorong pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang tertata, berkualitas, dan berkeadilan, guna memastikan setiap warga negara memiliki akses terhadap hunian yang layak dan sehat. (Ery)
