BERITABUANA.CO, JAKARTA — Pemerintah mengakui laju pembangunan program ambisius 3 juta rumah per tahun belum sesuai harapan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan pihaknya menerima kritik Presiden Prabowo Subianto dan berkomitmen mempercepat realisasi program yang menjadi tulang punggung agenda perumahan nasional tersebut.
Dalam pernyataan kepada media di Jakarta, Selasa kemarin (17/3/2026), Maruarar—yang akrab disapa Ara—menegaskan evaluasi dari Presiden menjadi sinyal kuat bagi kementeriannya untuk meningkatkan kinerja.
“Kami harus bekerja lebih keras dan lebih cepat. Ini menjadi dorongan bagi seluruh jajaran untuk memperbaiki progres,” ujarnya usai menghadiri sosialisasi kebijakan rumah susun (rusun) subsidi di Kantor BP Tapera, Jakarta Selatan.
Narasi percepatan itu muncul di tengah tekanan publik dan politik atas lambannya realisasi program 3 juta rumah—sebuah janji besar pemerintahan Prabowo Subianto untuk mengatasi backlog perumahan nasional yang masih tinggi.
Ara memaparkan, pemerintah menargetkan 50.000 unit rusun subsidi dapat diakadkan pada tahun ini. Target tersebut terdiri dari 10.000 unit yang sudah tersedia dan 40.000 unit yang masih dalam tahap pembangunan. Ia menekankan seluruh proyek tersebut harus “digeber” untuk mengejar ketertinggalan.
Selain percepatan fisik pembangunan, Kementerian PKP juga tengah menyiapkan reformasi kebijakan melalui Keputusan Menteri terkait rusun subsidi yang ditargetkan terbit pada akhir Maret 2026. Regulasi ini akan mencakup sejumlah perubahan penting, mulai dari skema tenor pembiayaan, tingkat bunga, hingga penyesuaian harga unit, yang diharapkan mampu meningkatkan daya serap masyarakat.
Menurut Ara, kinerja kementeriannya tidak hanya berada di bawah sorotan Presiden, tetapi juga diawasi oleh DPR serta dievaluasi melalui data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS). “Semua capaian akan terukur. Itu yang membuat kami harus bergerak lebih cepat,” katanya lagi.
Sebelumnya, kritik terhadap lambannya program ini mengemuka setelah Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan pertanyaan langsung Presiden terkait progres di lapangan. Dalam sebuah acara di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, Hashim menyebut Presiden mempertanyakan mengapa program tersebut terkesan berjalan lambat.
Ia menjelaskan kepada Presiden bahwa hambatan yang dihadapi mencakup persoalan birokrasi serta fase awal pembentukan Kementerian PKP yang relatif baru. Meski demikian, ia menegaskan Presiden menginginkan percepatan signifikan dan hasil nyata dalam waktu dekat.
Pemerintah kini bertaruh pada sinergi lintas lembaga, termasuk kolaborasi dengan sektor transportasi dan BUMN, untuk mempercepat pembangunan hunian terjangkau, khususnya di kawasan perkotaan yang terintegrasi dengan infrastruktur publik.
Dengan tekanan dari pucuk pimpinan negara dan ekspektasi publik yang tinggi, keberhasilan program 3 juta rumah tidak hanya akan menjadi indikator kinerja sektor perumahan, tetapi juga cerminan kapasitas pemerintah dalam mengeksekusi janji pembangunan berskala besar. (Ery)
