BERITABUANA.CO, JAKARTA – Sebuah kecelakaan beruntun yang melibatkan kereta rel listrik (KRL), taksi listrik, dan KA jarak jauh di Bekasi Timur kembali membuka pertanyaan lama tentang keselamatan di pelintasan sebidang—dan kini menyeret operator transportasi asing ke pusaran kritik politik.
Fraksi Partai Gerindra di DPR RI secara terbuka mendesak pemerintah mencabut izin operasional taksi listrik Green SM, menyusul insiden yang terjadi pada Senin malam (27/4/2026).
Kecelakaan tersebut tidak hanya mengganggu perjalanan kereta api, tetapi juga memicu kekhawatiran baru soal pengawasan terhadap moda transportasi berbasis listrik yang kian menjamur.
Wakil Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI, Kawendra Lukistian, mengatakan langkah tegas perlu diambil jika terbukti ada kelalaian serius dari operator. Ia menilai keberadaan armada taksi Green SM di pelintasan rel menjadi titik awal rangkaian kecelakaan.
“Permintaan evaluasi hingga pencabutan izin operasional bukan hal berlebihan. Ini menyangkut keselamatan publik,” kata Kawendra kepada wartawan, Rabu (29/4/2026).
Menurutnya, temuan awal di lapangan menunjukkan bahwa taksi listrik tersebut diduga menjadi pemicu awal sebelum tabrakan beruntun melibatkan KRL commuter line dan KA Argo Bromo Anggrek terjadi. Meski investigasi resmi masih berlangsung, tekanan politik mulai mengarah pada perlunya audit menyeluruh terhadap operasional perusahaan.
Kawendra juga menyoroti bahwa insiden ini bukan yang pertama kali. Ia mengklaim telah ada sejumlah laporan masyarakat terkait armada Green SM yang bermasalah di pelintasan kereta, termasuk kejadian kendaraan berhenti di lintasan tanpa palang pintu.
“Ini bukan kasus tunggal. Ada pola yang perlu ditelusuri, termasuk aspek keselamatan dan kesiapan operasional armada,” ujarnya.
Kecelakaan di Bekasi Timur tersebut terjadi di jalur padat yang dilalui KRL dan kereta antarkota, termasuk KA Argo Bromo Anggrek. Dampaknya, sejumlah perjalanan kereta sempat terganggu dan memicu kepadatan di beberapa stasiun.
Hingga kini, pemerintah bersama otoritas perkeretaapian dan pihak terkait masih melakukan investigasi untuk memastikan penyebab utama kecelakaan. Di tengah proses itu, desakan untuk memperketat regulasi—bahkan hingga mencabut izin—berpotensi menjadi ujian bagi keseimbangan antara inovasi transportasi dan keselamatan publik. (Asim)
