BERITABUANA.CO, JAKARTA – Tidak semua perizinan terkait transportasi harus diurusi oleh pusat, RUU Cipta Kerja terkait Bidang Transportasi harus membangun efisiensi dan keberdayaan
BKSP DPD RI: Perdagangan Karbon dengan Norwegia, Momentum Pembangunan Berbasis Lingkungan
BERITABUANA.CO, JAKARTA – Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI, menyambut baik keputusan Pemerintah Norwegia untuk memberikan pembayaran pertama perdagangan karbon (Carbon trading),
Isu Reshuffle, Hasan Basri: Saatnya Presiden Ambil Menteri dari DPD Sebagai Keterwakilan Daerah
BERITABUANA.CO, JAKARTA – Senator asal Provinsi Kalimatan Utara yang juga Wakil Ketua Komite II DPD RI, Hasan Basri, S.E., MH mengatakan wajar jika
BAP DPD RI Kembali Lanjutkan Mediasi Dugaan Maladministrasi Bupati Jember
BERITABUANA.CO, JAKARTA – Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI kembali melakukan konsultasi dan mediasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait dengan pengaduan masyarakat
Komite II DPD RI: Jaga Kepentingan Daerah Dalam RUU Cipta Kerja
BERITABUANA.CO, JAKARTA – Komite II DPD RI khawatir akan terjadi pembangkangan oleh daerah kepada pusat jika Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja memutus peran
Soal Kalung Corona, Waka DPD RI Minta Kementan Fokus Urusi Ketahanan Pangan
BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pro dan kontra masih mewarnai rencana Kementerian Pertanian ( Kementan) yang berencana memproduksi massal kalung antivirus corona atau Covid-19, dimana
DPD RI Pertanyakan Aturan Sektor Indag Dalam RUU Ciptaker
BERITABUANA.CO, JAKARTA – Komite II DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Juanda dan Kepala Bidang
Komite II DPD RI: Jangan Semua Kewenangan Daerah Ditarik ke Pusat
BERITABUANA.CO, JAKARTA – Komite II DPD RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) membahas RUU tentang Cipta Kerja terkait bidang Pekerjaan Umum dan
Tok! Timja Pimpinan DPD RI Rekomendasikan Tolak RUU HIP
BERITABUANA.CO, JAKARTA – Tim Kerja (Timja) Pimpinan DPD RI resmi mengeluarkan rekomendasi dengan kesimpulan menolak Racangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).