BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Fraksi PKB MPR RI, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda mengatakan bahwa pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah sebenarnya sudah dilakukan. Menurut dia, pelaksanaan PTM itu berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi.
“Sesungguhnya PTM ini sudah dibuka sebelumnya melalui SKB Empat menteri,” kata Huda dalam acara diskusi Empat Pilar MPR RI ‘Persiapan Dibukanya Sekolah Tatap Muka di Era New Normal’, di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (15/3/2021).
Akan tetapi, sambung dia, hanya sebanyak 30 persen sekolah se Indonesia yang telah menerapkan SKB Empat Menteri di seluruh Indonesia. Sebab, kata dia, meski sudah ada dasar penerapan pelaksanaan PTM, tetapi kewenangannya berada pada pemerintah daerah dan orang tua siswa.
“Dari kebijakan (SKB,red) tidak banyak sekolah yang telah menerapkan, hanya 30 persen untuk seluruh Indonesia, dan dalam SKB ini menjadi konsen kita itu, karena kewenanganya ada pada Pemda dan orang tua siswa,” sebut politikus PKB itu.
“Sehingga kalau orang tua siswa tidak berkenan memberikan ijin anaknya untuk mengikuti PTM, maka pihak sekolah tetap harus melaksanakan Pemberlajaran Jarak Jauh (PJJ),”paparnya.
Sementara itu, terkait wacana akan dibukanya PTM pada Juli 2021 mendatang, Huda menyebutkan, dalam kondisi Pandemi ini hukum tertinggi adalah soal keselamatan siswa.
Akan tetapi, diakui Huda, dirinya mendukung ikhwal wacana PTM terlaksana. Alasannya, mempertimbangkan phisikologis para siswa yang hampir setahun para siswa melangami lost learning.
“Kami di Komisi X membahas ini, kita posisi mendukung siswa kembali ke sekolah, pertimbangannya adalah jujur anak-anak siswa kita sudah kehilangan lost learning,” ucapnya.
“Kenapa bisa terjadi? hasil survei menyebutkan PJJ tidak bisa maksimal hanya 30 persen saja, sebab tidak semua orang tua bisa menggantikan sebagai pengganti guru, hanya 30 persen yang bisa, sementara 70 persen tidak,” pungkasnya. (Jal)
