Pembelajaran Tatap Muka, Ketua MPR Ingatkan Pemda Lakukan Pemantauan Penyebaran Covid-19 di Sekolah

by
Ketua MPR RI, Bamsoet dalam keynote speech FGD 'RCEP Dalam Perspektif UUD NRI 1945', kerjasama MPR RI dengan BS Center, di Jakarta. (Foto: Humas MPR)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan kepada semua Pemerintah daerah (Pemda) untuk terus memperhatikan informasi perkembangan kasus penyebaran Covid-19, terutama bagi daerah yang sudah memulai pembelajaran tatap muka terlebih dahulu.

“Harus tetap memperhatikan informasi perkembangan terkait Covid-19, dan melakukan tes Covid-19 secara berkala secara menyeluruh bagi murid dan pengajar maupun pihak lain yang terlibat dalam kegiatan sekolah,” kata Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (27/5/2021).

“Hal itu, guna memastikan serta menghindarkan murid dan guru dari terpapar virus. Tes yang dilakukan bukan merupakan tes acak, namun tes secara menyeluruh, mengingat hal ini menyangkut kondisi kesehatan murid dan guru,” tambahnya.

Tidak hanya itu, Bamsoet juga meminta pemerintah sebelum melaksanakan rencana tersebut, sudah melalui kajian dan evaluasi mendalam dan uji kelayakan, termasuk kepada sekolah-sekolah yang saat ini sudah mulai melakukan pembelajaran tatap muka.

“Jangan sampai tindakan pencegahan atau penanganan Covid-19 dilakukan setelah klaster terbentuk. MPR berpendapat, upaya antisipasi sejak dini diperlukan agar kondisi pembelajaran tatap muka nantinya dapat dilaksanakan secara aman,”tegas politikus Golkar itu.

Masih dikatakan dia, selama pembelajaran tatap muka digelar, pemerintah dan pihak sekolah melakukan evaluasi setiap dua minggu sekali terkait perkembangan kasus Covid-19 terhadap anak didik sekolah, dan juga pelaksanaan protokol kesehatan (Prokes) diterapkan, tidak hanya di sekolah, namun dimulai dari siswa berangkat dari rumah, perjalanan menuju sekolah, di lingkungan sekolah, hingga saat siswa kembali ke rumah.

Sebab, kata dia, seluruh protokol kesehatan harus dilakukan secara terintegrasi agar benar-benar dapat meminimalisir potensi terpapar virus.

“Meminta pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna memastikan pemerintah daerah benar-benar bertanggung jawab terhadap perizinan pembukaan sekolah,”ucapnya.

“Dan juga meminta pemerintah daerah menyiapkan anggaran tes usap dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), untuk memenuhi kebutuhan tes usap di sekolah setiap dua pekan sekali, baik kepada murid, guru, dan pihak lain yang terlibat dalam kegiatan sekolah, dan tidak membebankan anggaran sepenuhnya kepada pihak sekolah,”pungkasnya. (Jal)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *