BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani memberi catatan menjelang pergantian tahun dari 2021 ke tahun 2022. Menurutnya, tahun 2022 nanti masyarakat Indonesia akan memasuki tahun politik yang biasanya ada tensi politik yang meningkat.
“Ini catatan saya, prediksi saya, karena politik identitas kita ini agak menurun. Ini bukan karena kesadaran kebangsaan kita lebih baik. Tapi menurut hemat saya karena pandemi Covid,” ucap Arsul Sani dalam Diskusi 4 Pilar MPR dengan tema ‘Refleksi Politik Kebangsaan Tahun 2021’ di Media Center Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/12/2021).
Oleh karena itu, Arsulk mengatakan kalau pandemi Covid-19 benar-benar sudah melandai, varian baru Covid-19 Omicron juga tidak menunjukkan gejalanya dan tidak bikin geger di tanah air, maka patut dicermati bersama adalah naiknya suhu politik identitas.
“Maka menjadi tugas para elit partai, termasuk juga elit yang ada di lingkaran kekuasaan pemerintah, untuk kemudian tidak merespon, katakanlah dinamika-dinamika yang sifatnya emosional. Ini saya kira yang penting,” saran Arsul.
Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengharapkan tidak ada ucapan kontroversi yang menyulut emosi di masyarakat.
“Saya kasih contohlah, meskipun bisa jadi tidak salah kalau diperdebatkan, misalnya kalau berdoa itu tidak perlu bahasa Arab, karena Tuhan kita bukan orang Arab, itu menjadi kontroversial,” kata Arsul tanpa menyebut pejabat dimaksud.
Kesempatan sama, Wakil Ketua MPR RI lainnya, Jazilul Fawaid mengakui tahun 2022 mendatang merupakan tahun politik.
“Itu saya pikir tahun 2022 kalau betul agendanya. Kalau pemilu Februari tahun 2024, maka Februari tahun 2023 itu sudah pendaftaran, maka tahun 2022 kita bisa sebut sebagai tahun politik,” ucap Gus Jazil, panggilan Jazilul Fawaid.
Ada sejumlah catatan Gus Jazil di tahun 2021 yang ditandai sejumlah kegagalan. Pertama, gagal merumuskan amandemen. Upaya sejumlah pemangku kepetingan termasuk MPR menjadikan tahun 2021 untuk bisa menggelar sidang istimewa MPR dengan agenda amandemen UUD NRI 1945 terbatas yaitu Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) pengganti GBHN tidak dapat terwujud.
“Juga wacana tiga periode juga gagal. Saya sempat bilang kalau memang mau itu, saya bilang ke Pak Arsul, buat saja simulasinya dulu sidang istimewa khawatir keadaan darurat. Tapi ternyata pandeminya turun,” ujarnya.
Dari sejumlah kegagalan itu, maka tingkat kulminasinya akan berada pada 2022. Untuk itu, ia meminta agar semua pemangku kepentingan politik dapat menjaga soliditas.
“Saya berharap betul, tahun politik 2022 ini betul-betul ditandai dengan kompetisi yang tidak merugikan rakyat, saya berharap partai-partai juga mengedepankan kepentingan bersama,” sarannya.
Sebab, kalau ternyata nanti di tahun 2022 ditandai dengan egoisme masing-masing partai, maka dampaknya bisa membahayakan dan merusak agenda demokrasi di tahun 2023 dan khususnya tahun 2024 sebagai tahun pemilu.
Sementara itu, Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional/BRIN, Prof. DR. Lili Romli mengatakan sudah menjadi tradisi, menjelang pemilu situasi politik menjadi panas.
“Tahun-tahun politik itu memang sesuatu yang tidak bisa dihindari, karena politik adalah kekuasaan dan bagaimana cara untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia berharap tetap ada etika yang mesti diperhatikan bahwa di satu sisi kerja-kerja politik itu harus dilakukan, tetapi tugas-tugas untuk melayani rakyat juga harus diutamakan.
“Kita sadari para menteri di kabinet sibuk dalam kontak konsolidasi penugasan dari partai,” kata Lili.
Ia juga meyakini Anggota DPR RI sebagai petugas partai di parlemen yang memang harus bertemu dengan rakyat, juga politisi yang menjadi menteri di kabinet kemudian meninggalkan tupoksinya sebagai menteri. Lalu kemudian lebih banyak perhatian kepada kekuasaan melakukan konsolidasi dan sebagainya.
“Jangan sampai tradisi itu kemudian menjadi sesuatu yang kita berikan toleransi kegiatan-kegiatan seperti itu,” tegas Lili. (Jimmy)
