Sebagai Negara Maritim, Indonesia Belum Bisa Tembus Angka 22 Persen dari PDB Hasil Lautnya

by
Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono. (Foto: Jimmy)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota MPR RI, yang juga Wakil Ketua DPD RI Letjen TNI Mar (Purn) Nono Sampono mengingatkan, meskipun pertahanan kelautan masih lemah, namun Indonesia harus menguasai, mengelola dan mengamankan kelautannya. Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia belum bisa menembus angka 22 persen dari pendapatan domestik Bruto (PDB) dari hasil kelautannya.

“Ini baru dari segi ekonomi saja,” ungkap Nono Sampono berbicara dalam Diskusi Empat Pilar MPR bertema “Meneguhkan Kedaulatan Maritim NKRI (Penguatan Pertahanan dan Keamanan)” di Media Center Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (27/9/2021).

Lanjut Nono, masalah kemaritiman bukan hanya bicara pertahanan dan keamanan, tetapi masalah ekonominya. Karenanya ia mengajak untuk melihat, mengapa negara-negara besar di dunia sangat memperhatikan urusan kekuatan maritimnya terutama dua masalah, yakni masalah ekonomi dan masalah keamanan.

“Karena ada kepentingannya. Contoh misalnya Amerika, seperti apa kekuatan maritimnya, Inggris, Rusia, Perancis, Jerman, maupun Australia, tidak pernah mengabaikan persoalan maritim mereka. Kita juga lihat di Asia, seperti China negara daratan luar biasa kekuatan maritimnya,” sebut dia.

Jadi, satu hal yang menurut catatan Senator asal Maluku ini bahwa laut Indonesia masih dimanfaatkan oleh pihak lain atau negara lain. Artinya Indonesia punya laut, tetapi orang lain lebih banyak memanfaatkan.

“Mengapa demikian? Karena kita mengabaikan angka 22 persen itu. Profesor Rokhmin Dahuri membuat kajian, saat ini kalau mengelola kekuatan maritim, kekuatan laut kita, maka kita mendapatkan 6 kali Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ( APBN). Coba hitung, bayangkan 6 kali, kita tidak perlu bayar hutang dari mana-mana pinjaman, kalau kita mau mengola ini barang, saya singgung masalah ekonomi, karena itu penting,” katanya.

Namun kalau bicara tentang ekonomi yaitu kesejahteraan, maka menurut Nono harus bicara juga tentang keamanan, karena itu seperti dua sisi mata uang. Jadi negra ini tidak bisa mengabaikan salah satu dari dua-duanya.

“Kelautan harus kita kelola untuk kepentingan nasional. Semua harus kita amankan, persoalan di laut harus kita kuasai apakah lewat jalur hukum, atau secara fisik. Jadi kalau kita diam-diam saja, itu yang menjadi masalah. Kepentingan nasional kita di laut masih banyak, bukan hanya ikan itu saja, tetapi ada kepentingan politik, misalnya kedaulatan, teritorial dan kewilayahan kita,” demikian Nono Sampono. (Jimmy)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *