BERITABUANA.CO, JAKARTA – Target reaktivasi 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang disepakati antara pemerintah dan DPR RI belum menunjukkan kemajuan signifikan. Hingga pertengahan April 2026, capaian program tersebut baru menyentuh sekitar 2 juta peserta, memicu kritik dari parlemen atas lambannya implementasi kebijakan yang berdampak langsung pada akses layanan kesehatan masyarakat.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem, Irma Suryani, menilai pemerintah belum menjalankan kesepakatan yang telah diputuskan dalam rapat kerja secara optimal. Ia menegaskan, selisih yang besar antara target dan realisasi mencerminkan lemahnya eksekusi di lapangan.
“Dari total 11 juta peserta yang direncanakan direaktivasi, baru sekitar 2 juta yang berhasil diaktifkan kembali. Ini menunjukkan pelaksanaan kebijakan belum berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Irma dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (17/4/2026).
Irma mengingatkan, keterlambatan tersebut bukan sekadar persoalan administratif, melainkan berdampak langsung pada masyarakat, terutama kelompok rentan yang bergantung pada jaminan kesehatan dari negara. Menurutnya, banyak warga yang kehilangan akses layanan medis karena status kepesertaan mereka belum dipulihkan.
Berdasarkan laporan yang diterimanya dari Sumatera Barat, masih ditemukan sejumlah peserta nonaktif yang tidak mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan, meskipun dalam kondisi membutuhkan penanganan medis. Fakta ini, kata dia, menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah belum sepenuhnya efektif di tingkat implementasi.
Selain itu, Irma juga menyoroti masa transisi perbaikan data kepesertaan yang ditetapkan selama tiga bulan. Ia menilai waktu tersebut tidak realistis mengingat kompleksitas verifikasi dan pembaruan data di lapangan.
“Proses perbaikan data membutuhkan waktu lebih panjang, sementara masyarakat tidak bisa menunggu untuk mendapatkan kepastian layanan kesehatan,” katanya.
Kondisi ini mempertegas urgensi percepatan reaktivasi serta pembenahan sistem pendataan agar kebijakan jaminan kesehatan dapat berjalan tepat sasaran dan tidak menimbulkan kerentanan baru di tengah masyarakat. (Asim)
