BERITABUANA.CO, DENPASAR – Komite IV DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali, Kamis (16/4/2026), untuk mendalami hasil pemeriksaan BPK serta progres tindak lanjut rekomendasi pada pemerintah daerah di Bali. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komite IV DPD RI, H. Ahmad Nawadi.
Dalam keterangan tertulisnya, Jumat (17/4/2026), Ahmad Nawadi menceritakan bahwa fungsi pengawasan DPD RI harus memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan akuntabel dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Bali mencatat tingkat tindak lanjut rekomendasi BPK yang sangat tinggi, mencapai 98,4 persen. Namun capaian administratif ini harus selaras dengan perbaikan substansi, terutama pada pengelolaan pendapatan daerah dan manajemen aset,” ujar Nawadi.
Ia menyoroti adanya pola temuan berulang pada beberapa kabupaten/kota, seperti pendataan objek pajak yang belum mutakhir, target pendapatan yang belum berbasis potensi riil, serta lemahnya integrasi sistem informasi.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, memaparkan sejumlah temuan strategis dari pemeriksaan tahun 2025. Ia menyebut masih terdapat kelemahan mendasar dalam pengelolaan pajak daerah, retribusi, dan aset.
“BPK menemukan persoalan signifikan, mulai dari wajib pajak yang belum terdata, objek pajak reklame yang belum tercatat, hingga legalitas bangunan milik pemerintah provinsi yang belum lengkap. Dari lebih dari 5.000 gedung, hanya 31 yang memiliki IMB/PBG/SLF,” jelas Satria Perwira.
Ia menegaskan bahwa temuan tersebut bukan hanya isu administratif, tetapi menyangkut perlindungan aset daerah dan efektivitas fiskal pemerintah daerah.
Kunjungan kerja ini juga membahas langkah perbaikan yang telah dilakukan pemda, hambatan tindak lanjut rekomendasi, serta masukan BPK untuk memperkuat koordinasi pengawasan antara lembaga legislatif daerah dan pusat.
Selanjutnya, Komite IV DPD RI akan menyusun rekomendasi lanjutan untuk memperkuat akuntabilitas fiskal, optimalisasi pendapatan daerah, dan pengamanan aset di seluruh wilayah, khususnya di Provinsi Bali. (Kds)
