BERITABUANA.CO, PALEMBANG — Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mendorong optimalisasi hunian vertikal yang terintegrasi dengan transportasi dan fasilitas publik saat meninjau sejumlah rumah susun dan kawasan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (11/2/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Fahri menegaskan pentingnya pengembangan kawasan hunian terpadu untuk menjawab kebutuhan perumahan di perkotaan yang lahannya semakin terbatas.
“Kunjungan ini bertujuan melihat langsung kondisi hunian vertikal serta memastikan optimalisasi kawasan terpadu yang terintegrasi dengan akses transportasi dan fasilitas publik,” ujar Fahri di sela peninjauan, didampingi Asisten III Pemerintah Kota Palembang Akhmad Bastari.
Agenda diawali di kawasan Jakabaring, tepatnya di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Jakabaring yang dikembangkan dengan konsep Transit Oriented Development (TOD). Di lokasi tersebut, Fahri meninjau kondisi fisik bangunan, tingkat keterisian unit, serta keterhubungan rusun dengan simpul transportasi dan fasilitas umum di sekitarnya.
Menurut dia, konsep TOD menjadi solusi strategis dalam pembangunan perumahan perkotaan karena dapat menekan biaya transportasi warga dan meningkatkan kualitas hidup penghuni.
“Hunian yang dekat dengan transportasi publik dan fasilitas dasar akan memudahkan mobilitas masyarakat sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih tertata,” katanya.
Rombongan kemudian mengunjungi Perumahan Komunitas MBR Non Formal Griya Sumsel Sejahtera. Kawasan tersebut diperuntukkan bagi pekerja sektor nonformal yang selama ini kerap menghadapi keterbatasan akses pembiayaan perumahan.
Pemerintah pusat menilai skema penyediaan hunian bagi pekerja nonformal perlu diperluas guna mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain meninjau hunian baru, Fahri juga mengunjungi kawasan bantaran Sungai Musi di wilayah 3-4 Ulu. Penataan kawasan tepian sungai menjadi perhatian karena wilayah tersebut dikenal sebagai permukiman padat yang rentan terhadap kekumuhan.
Ia mendorong revitalisasi kawasan sungai tidak hanya untuk meningkatkan kualitas lingkungan, tetapi juga memperkuat wajah kota serta daya tarik kawasan.
Kunjungan dilanjutkan ke Rusun 23/24 Ilir di pusat Kota Palembang. Evaluasi difokuskan pada aspek kelayakan bangunan, pengelolaan, dan kenyamanan penghuni. Kementerian PKP menekankan pentingnya pemeliharaan berkelanjutan agar hunian vertikal tetap layak huni dalam jangka panjang.
Asisten III Pemkot Palembang Akhmad Bastari menyatakan pemerintah daerah siap mendukung program Kementerian PKP, khususnya dalam penyediaan hunian layak, penataan kawasan, dan peningkatan kualitas permukiman bagi MBR.
Ia berharap kunjungan tersebut dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan perumahan yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Palembang, yang terus berkembang sebagai salah satu pusat ekonomi di Sumatera Selatan. (Ery)
