BERITABUANA.CO, JAKARTA — Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyatakan pemerintah akan mendalami usulan pembangunan 400 unit rumah bagi para pendeta dan tokoh agama di Provinsi Papua, karena dinilai berkaitan langsung dengan penguatan kehidupan sosial dan perdamaian masyarakat di Tanah Papua. Dalam pertemuan bersama Majelis Rakyat Papua (MRP) Pokja Agama di Jakarta, Selasa kemarin (12/5/2026), Fahri menegaskan pemerintah membuka ruang pembahasan terhadap program perumahan khusus tersebut agar dapat disesuaikan dengan skema dan kemampuan anggaran negara.
“Tokoh agama di Papua memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial dan perdamaian masyarakat. Karena itu, usulan ini akan kami pelajari lebih lanjut agar dapat disesuaikan dengan kebijakan perumahan dan kemampuan anggaran pemerintah,” ujar Fahri dalam pertemuan tersebut.
Audiensi itu difasilitasi anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Yanni. Program pembangunan rumah tipe 70 tersebut direncanakan tersebar di delapan kabupaten dan satu kota di Provinsi Papua sebagai bagian dari upaya memperkuat kesejahteraan tokoh agama di wilayah tersebut.
Menurut Yanni, para pendeta dan tokoh agama di Papua selama ini tidak hanya menjalankan fungsi spiritual, tetapi juga menjadi penggerak sosial, mediator konflik, hingga mitra pembangunan masyarakat di tingkat kampung.
“Pendeta di Papua memiliki peran krusial sebagai agen perubahan, pemimpin spiritual dan mitra pembangunan yang aktif. Mereka menjaga perdamaian, membantu rekonsiliasi ketika muncul konflik sosial, mendampingi masyarakat dalam pendidikan dan kesehatan, sampai ikut mendorong pemberdayaan ekonomi warga,” ujar Yanni.
Ia menilai perhatian negara terhadap kehidupan para pelayan umat menjadi penting karena sebagian besar pengabdian mereka dilakukan langsung di tengah masyarakat, termasuk di wilayah terpencil Papua. Dengan total usulan 400 rumah yang dibagi ke delapan kabupaten dan satu kota, kata dia, setiap daerah rata-rata hanya akan menerima sekitar 40 unit rumah.
“Kalau dibagi ke delapan kabupaten dan satu kota, rata-rata tiap daerah hanya sekitar 40 rumah. Karena itu besar harapan saya agar permohonan ini bisa dikabulkan pemerintah,” katanya.
Selain memperjuangkan rumah bagi tokoh agama, Yanni mengatakan pihaknya juga tengah mengupayakan bantuan pembangunan rumah ibadah bagi seluruh umat beragama di Papua, termasuk gereja, masjid, dan fasilitas ibadah lainnya.
Menurut dia, rumah bagi seorang tokoh agama di Papua bukan sekadar tempat tinggal, melainkan ruang sosial yang kerap menjadi pusat penyelesaian persoalan masyarakat. Dari rumah-rumah itulah doa dipanjatkan, anak-anak dibimbing, hingga konflik sosial dimediasi.
Wakil Ketua Pokja Agama MRP, Izak Randi Hikoyabi, mengatakan keberadaan rumah layak bagi tokoh agama akan memperkuat posisi mereka sebagai penyejuk di tengah dinamika sosial Papua.
“Ketika rumah-rumah itu dibangun, masyarakat akan melihat adanya perhatian pemerintah kepada tokoh agama di Papua. Itu menjadi simbol kebersamaan yang memperkuat hubungan antara masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah,” ujar Izak.
Ia juga mengapresiasi langkah Yanni dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua yang dinilai aktif menjembatani aspirasi masyarakat Papua hingga ke pemerintah pusat.
Sementara itu, Sekretaris Pokja Agama MRP, Markus Kayoi, menjelaskan usulan tersebut merupakan tindak lanjut dari komunikasi yang telah dilakukan dengan Kementerian PKP sejak November 2025.
Menurut Markus, pihak kementerian menyampaikan bahwa usulan rumah tipe 70 masih akan dikaji lebih lanjut karena masuk kategori hunian khusus yang memerlukan penyesuaian dengan kemampuan anggaran pemerintah.
“Kami berharap masyarakat Papua terus mendoakan seluruh upaya yang sedang dilakukan. Harapan kami, usulan ini mendapat perhatian dari Bapak Presiden sehingga menjadi bentuk penghargaan bagi tokoh-tokoh agama di Papua,” kata Markus. (Ery)
