BERITABUANA.CO, JAKARTA – Di tengah upaya pemerintah meningkatkan efektivitas belanja negara dan mempercepat penanganan masalah gizi nasional, DPR RI mendukung langkah Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengevaluasi serta mendesain ulang Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Evaluasi tersebut dinilai penting agar anggaran yang digelontorkan negara benar-benar menyasar kelompok masyarakat yang paling membutuhkan dan memberikan dampak maksimal terhadap pencegahan stunting.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menilai penghentian pemberian MBG bagi siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan kebijakan yang layak dipertimbangkan. Menurut dia, keterbatasan anggaran negara harus diarahkan kepada kelompok yang berada pada fase pertumbuhan paling rentan dan membutuhkan intervensi gizi secara langsung.
“Tujuan utama MBG adalah perbaikan gizi dan pencegahan stunting. Karena itu, anggaran negara harus difokuskan kepada kelompok yang paling membutuhkan, seperti ibu hamil, balita, dan anak-anak dari keluarga miskin,” kata Charles, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan bahwa sebagian besar siswa SMA telah melewati masa pertumbuhan yang paling menentukan dalam perkembangan fisik dan kognitif. Karena itu, manfaat tambahan dari intervensi gizi pada kelompok usia tersebut dinilai tidak sebesar dampak yang dapat diperoleh jika anggaran dialihkan kepada ibu hamil, balita, dan anak-anak yang mengalami kerentanan gizi.
Charles juga mendorong kepemimpinan baru di Badan Gizi Nasional untuk mengambil langkah berani dalam melakukan penataan ulang program. Menurutnya, evaluasi menyeluruh diperlukan agar setiap rupiah yang dikeluarkan negara mampu menghasilkan manfaat yang terukur bagi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
“Kami mendorong agar kepemimpinan baru di Badan Gizi Nasional berani melakukan desain ulang program agar lebih efisien dan berdampak nyata,” ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago. Ia berpendapat bahwa cakupan penerima manfaat dari kalangan pelajar sebaiknya dibatasi hingga jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), sementara alokasi anggaran diperkuat untuk kelompok yang menghadapi persoalan gizi lebih serius.
Menurut Irma, penguatan program bagi ibu hamil, balita, serta anak-anak dengan kondisi gizi buruk akan memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap upaya penurunan angka stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.
Dorongan DPR tersebut sejalan dengan sinyal yang sebelumnya disampaikan pihak Badan Gizi Nasional. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengindikasikan bahwa siswa SMA, khususnya yang berasal dari keluarga mampu, berpotensi tidak lagi masuk dalam kelompok prioritas penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis.
Melalui penyaringan penerima yang lebih ketat dan berbasis kebutuhan, pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran negara sekaligus memastikan intervensi gizi nasional menyentuh kelompok yang paling membutuhkan. Kebijakan itu juga dinilai dapat memperkuat efektivitas program dalam mengatasi akar persoalan gizi dan stunting yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia. (Asim)
