BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menilai tahun 2027 harus menjadi momentum strategis bagi Indonesia untuk mengubah orientasi pembangunan nasional. Menurutnya, setelah lebih dari dua dekade membangun fondasi fiskal yang kuat, pemerintah perlu mengarahkan kebijakan pembangunan pada peningkatan produktivitas nasional guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan bernilai tambah tinggi.
Azis mengatakan ukuran keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terserap setiap tahun. Yang lebih penting, kata dia, adalah kemampuan belanja negara dalam menciptakan produktivitas masyarakat, memperkuat kemandirian daerah, serta meningkatkan daya saing ekonomi nasional.
“Yang harus kita ukur bukan hanya berapa besar APBN dan APBD dibelanjakan, tetapi kemampuan ekonomi apa yang lahir dari belanja itu. Apakah masyarakat semakin produktif, apakah daerah semakin mandiri, apakah nilai tambah ekonomi meningkat, dan apakah daya saing bangsa semakin kuat,” kata Azis dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (10/62026).
Menurut Azis, Indonesia telah mencatat kemajuan signifikan dalam menjaga stabilitas ekonomi, memperluas pembangunan infrastruktur, memperkuat sistem perlindungan sosial, serta menghadirkan layanan pemerintahan hingga ke tingkat desa. Namun, tantangan terbesar yang dihadapi ke depan bukan lagi sekadar menjaga stabilitas, melainkan meningkatkan kapasitas produktif bangsa.
Ia menjelaskan, Indonesia saat ini telah memiliki karakteristik sebagai negara fiskal yang mampu menghimpun penerimaan negara, menjaga stabilitas keuangan publik, mendistribusikan sumber daya, dan memperluas layanan publik. Namun, kondisi tersebut belum otomatis menjadikan Indonesia sebagai negara produktif.
“Negara fiskal diukur dari kemampuannya mengumpulkan dan membelanjakan sumber daya. Negara produktif diukur dari kemampuannya mengubah sumber daya itu menjadi kemampuan ekonomi yang terus berkembang,” ujarnya.
Karena itu, Azis mendorong perubahan paradigma dalam penyusunan APBN dan APBD. Belanja pemerintah, menurut dia, harus dipandang sebagai investasi pembangunan yang mampu menghasilkan manfaat ekonomi jangka panjang, bukan sekadar pengeluaran rutin tahunan.
Ia mencontohkan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, hingga penyediaan fasilitas pendukung ekonomi harus dirancang untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Sebuah proyek pembangunan, kata Azis, hanya bernilai jika mampu menghasilkan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Jalan baru bernilai kalau menghubungkan sentra produksi dengan pasar. Pelatihan bermakna kalau menghasilkan keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja. Bantuan pemerintah berdampak kalau mampu membuat penerima manfaat menjadi lebih mandiri,” katanya.
Azis juga menyoroti sejumlah hambatan struktural yang dinilai masih membatasi produktivitas nasional. Salah satunya adalah budaya birokrasi yang lebih menekankan proses administratif dibandingkan pencapaian hasil pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dalam konteks otonomi daerah, ia menilai desentralisasi yang telah berjalan lebih dari dua dekade belum sepenuhnya mampu menciptakan kemandirian ekonomi daerah. Banyak pemerintah daerah, menurutnya, masih bergantung pada transfer anggaran dari pemerintah pusat.
“Tujuan akhir pemerintahan daerah bukan laporan yang sempurna. Tujuan akhirnya adalah ekonomi daerah yang tumbuh, lapangan kerja yang tercipta, pendapatan masyarakat yang meningkat, dan basis penerimaan daerah yang semakin kuat,” ujar Azis. (Asim)
