BERITABUANA.CO, JAKARTA – Di tengah tekanan global yang terus memengaruhi pasar keuangan dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, perhatian pemerintah dinilai tidak boleh hanya terfokus pada pergerakan kurs. Bagi masyarakat, dampak ekonomi yang paling nyata justru tercermin dari harga kebutuhan pokok yang mereka hadapi setiap hari.
Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Azis Subekti menegaskan bahwa stabilitas ekonomi nasional harus diukur dari kemampuan negara menjaga daya beli masyarakat, mengendalikan harga pangan, serta memastikan aktivitas ekonomi rakyat tetap berjalan. Menurutnya, nilai tukar rupiah memang penting bagi perekonomian, namun bukan satu-satunya indikator yang menentukan kesejahteraan masyarakat.
“Nilai tukar rupiah tentu penting untuk dijaga. Tetapi bagi sebagian besar rakyat, yang paling mereka rasakan bukan angka kurs, melainkan harga beras, cabai, bawang, minyak goreng, ongkos angkutan, dan kebutuhan harian keluarga,” kata Azis dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (5/6/2026).
Azis menilai pelemahan rupiah baru menjadi ancaman serius ketika dampaknya mulai terasa di tingkat rumah tangga. Karena itu, pemerintah perlu membangun sistem pertahanan ekonomi yang tidak hanya bertumpu pada stabilitas pasar keuangan, tetapi juga mampu menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok.
Ia mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat inflasi tahunan Indonesia pada Mei 2026 berada di level 3,08 persen. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan kondisi ekonomi nasional masih relatif terkendali. Namun, ia mengingatkan bahwa tekanan terbesar inflasi justru berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mencatat inflasi 4,94 persen dengan kontribusi 1,43 persen terhadap inflasi nasional.
“Artinya, hampir separuh tekanan inflasi nasional berasal dari kebutuhan dasar masyarakat. Ini menunjukkan bahwa medan pertempuran ekonomi kita bukan hanya di pasar valuta asing, tetapi juga di pasar rakyat,” ujarnya.
Azis juga menyoroti kenaikan sejumlah komoditas pangan selama Mei 2026, seperti cabai merah, tomat, bawang merah, minyak goreng, hingga mulai munculnya tekanan terhadap harga beras. Ia menilai persoalan tersebut tidak selalu berkaitan langsung dengan pelemahan rupiah.
Menurutnya, berbagai faktor struktural masih menjadi penyebab utama gejolak harga pangan, mulai dari distribusi yang belum efisien, rantai pasok yang panjang, tingginya biaya logistik, kondisi cuaca, ketidaksinkronan produksi antarwilayah, hingga lambatnya intervensi pasar.
“Karena itu, solusi ekonomi tidak boleh hanya dipikirkan dari ruang pasar uang, tetapi harus turun ke gudang pangan, sentra produksi, pasar induk, koperasi desa, pelabuhan, dan jalur distribusi,” tegasnya.
Dalam menghadapi tekanan ekonomi global, Azis mendorong pemerintah menjalankan strategi pertahanan berlapis. Lapisan pertama, kata dia, merupakan tugas Bank Indonesia dan otoritas keuangan untuk menjaga stabilitas nilai tukar serta kepercayaan pasar. Sementara lapisan kedua harus berfokus pada pengendalian harga kebutuhan pokok yang langsung dirasakan masyarakat.
Ia menilai upaya tersebut harus melibatkan berbagai institusi, mulai dari Bulog, Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, pemerintah daerah, koperasi, BUMDes, hingga jaringan pasar rakyat.
Selain itu, Azis menilai Indonesia dapat belajar dari pengalaman sejumlah negara, termasuk Malaysia, yang mampu meredam tekanan fiskal dan kenaikan harga energi melalui kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran dan minim kebocoran.
Menurutnya, subsidi dan program perlindungan sosial harus benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan, terutama petani, nelayan, pelaku UMKM, sektor transportasi rakyat, dan masyarakat rentan.
“Dalam situasi tekanan global, setiap rupiah anggaran harus menghasilkan manfaat sosial yang optimal. Yang perlu dikurangi bukan perlindungan kepada rakyat kecil, melainkan kebocoran subsidi kepada kelompok yang tidak berhak,” katanya.
Azis menambahkan Indonesia memiliki sejumlah modal strategis untuk menjaga ketahanan ekonomi, antara lain pasar domestik yang besar, cadangan pangan nasional, jaringan Bulog, Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, serta ribuan pasar tradisional yang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
Menurut dia, apabila seluruh instrumen tersebut dapat diorkestrasi secara terpadu, tekanan ekonomi global justru dapat menjadi momentum untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Sebagai langkah konkret, Azis mengusulkan lima agenda kebijakan yang perlu segera diperkuat pemerintah. Pertama, membangun sistem peringatan dini harga pangan hingga tingkat kabupaten dan kota. Kedua, memperluas subsidi logistik pangan secara selektif guna menekan biaya distribusi. Ketiga, memprioritaskan perlindungan energi bagi sektor produktif rakyat seperti petani, nelayan, transportasi umum, dan UMKM.
Keempat, menjadikan koperasi desa, BUMDes, dan pasar rakyat sebagai instrumen utama stabilisasi ekonomi nasional. Kelima, memperkuat komunikasi publik agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan tidak mudah terpengaruh kepanikan pasar.
“Kepercayaan publik adalah salah satu modal ekonomi paling berharga. Di era digital, kepanikan bisa menyebar lebih cepat daripada inflasi itu sendiri,” ujarnya. (Asim)
