BERITABUANA.CO, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mengkaji permohonan status justice collaborator yang diajukan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) periode 2025-2026, Komisaris Jenderal (Purnawirawan) Sony Sonjaya. Permohonan tersebut menjadi sorotan karena Sony mengaku siap mengungkap sejumlah nama pejabat dan tokoh yang diduga meminta jatah titik dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan surat permohonan justice collaborator dari Sony telah diterima dan saat ini masih dalam tahap telaah oleh penyidik.
“Sudah diterima suratnya dan sedang dipelajari ya,” kata Syarief kepada wartawan, Rabu (10/6/2026).
Menurut Syarief, pengajuan status justice collaborator tidak otomatis dikabulkan. Penyidik masih harus menilai sejauh mana keterangan yang diberikan Sony dapat membantu mengungkap perkara secara lebih luas, termasuk menguji kesesuaian informasi tersebut dengan alat bukti yang telah dikumpulkan.
Ia menjelaskan, tidak ada batas waktu khusus bagi jaksa untuk memutuskan permohonan tersebut. Seluruh keterangan yang disampaikan tersangka akan diverifikasi secara menyeluruh sebelum diambil keputusan.
Permohonan itu muncul setelah Sony menyatakan kesediaannya membuka daftar nama tokoh dan pejabat yang diduga meminta alokasi titik dapur dalam pelaksanaan program MBG. Informasi tersebut disebut berpotensi mengungkap pihak-pihak lain yang terlibat dalam perkara yang sedang ditangani Kejagung.
Kuasa hukum Sony, Krisna Mukti, menolak mengungkap identitas pihak-pihak yang dimaksud. Ia menegaskan daftar nama tersebut akan disampaikan langsung oleh kliennya kepada penyidik sebagai bagian dari proses hukum yang sedang berjalan.
Krisna mengklaim jumlah pihak yang diduga meminta jatah titik dapur MBG mencapai lebih dari 20 orang. Mereka disebut berasal dari berbagai unsur penyelenggara negara, mulai dari kalangan eksekutif, legislatif hingga yudikatif.
“Persentasenya mungkin yang terbesar dari legislatif,” ujar Sony melalui tim kuasa hukumnya.
Kejagung menegaskan setiap informasi yang disampaikan tersangka akan diuji melalui proses penyidikan dan pembuktian. Status justice collaborator baru dapat diberikan apabila keterangan yang diberikan dinilai signifikan dalam membantu mengungkap aktor lain maupun konstruksi perkara secara lebih luas. (Red)
