BERITABUANA.CO, JAKARTA – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masih akan mengkaji usulan penundaan pemilu 2024 seperti yang diwacanakan Muhaimin Iskandar. Dalam pengkajian tersebut, wacana itu pun akan diperdalam lagi.
“Posisi PKB tentu ini dalam pengkajian, oleh sebab itu wacana ini pasti kita akan perdalam,” kata Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema ‘Wacana Penundaan Pemilu, Sikap DPR?’ di Media Center Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (10/3/2022).
Seperti diketahui, wacana penundaan pemilu ini sedang menjadi pembicaraan hangat dan menuai kontroversi sejak Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar melontarkan belum lama ini. Muhaimin menyatakan alasan penundaan pemilu setidaknya 1 atau maksimal 2 tahun dari tahun 2024, terkait momentum perbaikan ekonomi yang stagnan selama dua tahun akibat Covid-19 melanda Indonesia.
Terlebih anggaran penyelenggaraan pemilu tersebut mencapai triliunan rupiah dan disisi lain, kinerja Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin semakin membaik dan mendapat apresiasi dari masyarakat. Usulan Muhaimin Iskandar ini kemudian didukung Partai Amanat Nasional dan Golkar.
Selanjutnya Jazilul yang juga menjabat Wakil Ketua MPR RI ini menyatakan, usulan penundaan pemilu itu juga menjadi wacana di PKB, karena menurut dia sebagai bagian dari cara kita melihat konstitusi juga. Cara kita sambung dia, bertugas mendinamisir.
Dia pun kurang sependapat jika ada pihak yang beralasan menolak penundaan pemilu karena lebih penting mengurusi persoalan kelangkaan minyak goreng dan gula di pasaran. Sebab kata Jazilul, urusan minyak goreng dan gula itu adalah urusan pemerintah dan tentu saja ini bukan wacana.
“Putuskan saja apa yang harus dilakukan kalau terkait minyak goreng dan gula. Tapi kalau soal penundaan pemilu itu yang akan keluar dari para politisi, bukan dari pemerintah. Enggak mungkin Menteri Pertanian misalnya ngurusin penundaan pemilu, meskipun boleh menyuarakan itu, tetapi faktanya kalau melalui amandemen itu ada di Parlemen,” tukasnya.
Jadi, kata Jazilul, sebagai Ketua Fraksi PKB MPR RI, dia berencana mau mengundang para pakar, baik yang setuju maupun yang menolak usulan penundaan pemilu dalam diskusi publik. Tujuannya adalah untuk menilai wacana penundaan pemilu secara ilmiah.
“Untuk menilai wacana ini penting tidaknya dan kemudian cara membaca masyarakat, kita perlu itu masukkan,” ujarnya seraya menambahkan, kemungkinan dalam minggu ini PKB MPR akan memulai itu, supaya ini tidak dianggap barang haram. (Asim)
