— Di tengah meningkatnya ancaman bencana alam yang berulang di berbagai wilayah Indonesia, pemerintah mulai mempercepat pemulihan sektor pendidikan dengan mengalokasikan anggaran besar untuk memperbaiki ribuan sekolah yang rusak. Langkah ini dinilai bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan momentum memperkuat sistem pendidikan nasional agar lebih siap menghadapi situasi darurat di masa depan.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati menyambut baik langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang mengalokasikan anggaran lebih dari Rp2,9 triliun untuk revitalisasi 3.084 bangunan sekolah terdampak bencana di wilayah Sumatra, meliputi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Menurut Kurniasih, percepatan revitalisasi sekolah dan penyaluran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan pendidikan, terutama bagi siswa di daerah yang terdampak bencana alam.
“Langkah yang dilakukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan upaya yang sangat penting untuk menjaga keberlangsungan pendidikan anak-anak di wilayah terdampak bencana. Pendidikan harus tetap berjalan agar proses belajar siswa tidak mengalami hambatan berkepanjangan,” ujar Kurniasih dalam keterangan pers, Jumat (22/5/2026).
Ia menilai proses pemulihan pendidikan tidak cukup hanya dengan membangun kembali gedung sekolah yang rusak. Pemerintah, kata dia, juga perlu memperkuat sistem pendidikan yang mampu bertahan dalam situasi darurat dan memiliki kesiapsiagaan menghadapi risiko bencana di masa mendatang.
Kurniasih mengusulkan agar program revitalisasi sekolah diintegrasikan dengan konsep sekolah tangguh bencana. Konsep tersebut mencakup pembangunan konstruksi yang lebih aman, sistem mitigasi kebencanaan di lingkungan sekolah, hingga model pembelajaran fleksibel yang tetap dapat berjalan saat kondisi darurat terjadi.
Selain itu, ia mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat pemetaan risiko bencana di kawasan pendidikan sebagai dasar penyusunan kebijakan nasional, khususnya bagi sekolah yang berada di wilayah rawan gempa, banjir, maupun longsor.
“Setiap sekolah di daerah berisiko tinggi perlu memiliki protokol kesiapsiagaan yang terstandar, termasuk simulasi kebencanaan yang dilakukan secara berkala,” katanya.
Kurniasih juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas guru melalui pelatihan pembelajaran darurat serta dukungan psikososial bagi peserta didik. Menurutnya, pemulihan pendidikan pascabencana harus menyentuh aspek mental dan emosional siswa, bukan hanya infrastruktur fisik.
“Momentum revitalisasi ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kualitas pendidikan jangka panjang. Selain pembangunan fisik, penguatan kapasitas guru, dukungan psikososial bagi peserta didik, dan model pembelajaran darurat perlu terus dikembangkan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung secara berkelanjutan,” ujarnya.
Di sisi lain, ia juga mendorong pengembangan sistem pembelajaran berbasis teknologi sebagai alternatif ketika kegiatan belajar tatap muka terganggu akibat situasi darurat. Pemanfaatan teknologi pendidikan dinilai dapat membantu menjaga akses belajar siswa di tengah kondisi krisis.
Kurniasih menilai sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mempercepat pemulihan sektor pendidikan secara menyeluruh.
Menurut dia, langkah revitalisasi sekolah tersebut sejalan dengan agenda pembangunan sumber daya manusia dalam Asta Cita Presiden yang menitikberatkan pada pendidikan berkualitas, merata, dan berkelanjutan.
“Anak-anak di wilayah terdampak perlu mendapatkan jaminan keberlanjutan pendidikan yang baik. Dengan sinergi yang kuat, proses pemulihan ini diharapkan bukan hanya memulihkan kondisi sekolah, tetapi juga menghadirkan sistem pendidikan yang semakin kuat dan siap menghadapi berbagai tantangan ke depan,” tutur Kurniasih. ***
