BERIITABUANA.CO, JAKARTA – Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Prof. Didik J. Rachbini menuturkan, rusaknya sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bukan karena Undang-Undangnya atau kebijakan pemerintah yang mengatur perusahaan ‘plat merah’ itu. Melainkan politik yang ikut bermain dalam perusahaan, ditambah lagi prilaku orang-orang dalam BUMN itu sendiri.
“Yang merusak sejumlah BUMN di Indonesia adalah politik,” kata Prof. Didik Rachbini dalam diskusi Forum Legislasi ‘BUMN Sekarat, Akankah RUU BUMN Jadi Penyelamat?’ bersama Anggota Komisi VI DPR Nusron Wahid di Media Center Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (16/11/2021).
Menurut Prof. Didik, sebagus apapun Undang-Undang (UU) yang dibuat, kalau prilaku orang-orang yang ngurusnya kurang baik dan jahat, perusahaan itu pasti bakal rusak.
“Jadi, nggak ada artinya Undang-Undang. Dan jangan berharap Undang-Undang yang dibikin itu bisa menyelesaikan masalah BUMN,” ujarnya lagi.
Didik menilai UU BUMN yang ada sekarang ini sudah baik sehingga tidak perlu dibenahi.
“Bukan UU nya, melainkan prilaku orang-nya. Banyak bandit dan alap-alap di BUMN itu. Ya rusaklah perusahaan itu,” cetus mantan ketua Komisi VI DPR (2004-2009) ini seraya mengakui memang tidak semua BUMN rusak, tapi hanya ada sebagian kecil saja yang bagus.
Bahkan Didik mengibaratkan BUMN itu jalan raya, dimana aturan di jalan raya itu sudah jelas memberi aman dan nyaman kepada pengemudi. Tapi kalau prilaku pengemudinya ugal-ugalan, kendaraannya bisa nabrak dan rusak.
“Meskipun ada aturan main polisi kanan-kiri tapi intruksinya tabrak kanan-tabrak kiri, maka jalan itu rusak,” jelasnya.
Terakhir, Didik mengatakan BUMN itu tidak ada yang punya karena dia perusahaan publik. Kalau perusahaan tidak ada yang punya itu sama saja seperti WC umum.
“WC umum itu kotor dan rusak kalau tidak diurus dengan baik,” demikian Didik Rachbini. (Jimmy)
