BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota MPR RI dari Fraksi PKB, Yanuar Prihatin mengaku heran dengan polemik yang berkembang di tengah masyarakat terkait denga tes wawasan kebangsaan (TWK) yang menjadi salah satu prasyarat penilaian bagi aparatur sipil negara (ASN).
Sebab, sambung dia, wawasan kebangsaan merupakan sesuatu yang fundamental dan penting.
“Ada atau tidak ada kasus KPK (TWK Pegawai KWP,red), soal wawasan kebangsaan ini, sesuatu yang harus terus-menerus kita dalami, kita gali dan kita kembangkan bersama.
Paling tidak tiga hal yang bisa kita gali bersama, kenapa sih kita perlu wawasan kebangsaan khususnya untuk konteks ASN,” kata Yanuar dalam diskusi Empat Pilar bertajuk ‘Pentingnya Wawasan Kebangsaan bagi ASN’, di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (7/6/2021).
Lalu yang kedua, kata dia, soal bagaimana implementasinya dan yang ketiga prospek kebangsaan di tangan para ASN, seperti apa. Sehingga, ketika ada yang menayakan tentang wawasan kebangsaan yang setidaknya tiga pilar pemerintahan, yakni ASN, TNI, dan Polri harus memiliki fundamental itu.
“Jika fundamen ini runtuh dari wawasan kebangsaan ya sudah pak wassalam, kenapa Wassalam, karena ASN memegang seluruh kendali soal kaitan dengan pemerintahan, kaitan dengan pembangunan, kaitan dengan proyek program dan seterusnya. Kalau ini salah sasaran karena persepsi kebangsaannya tidak pas maka sudah itu menjadi problem besar,” ucap Yanuar.
Tidak hanya ASN, kata Yanuar, di pilar TNI/Polri bila wawasan kebangsaan tidak kuat pada dua lembaga ini maka akan wassalam (berakhir).
Sehingga, wawasan kebangsaan di level masyarakat, ini bukan promo tapi paling tidak dua institusi besar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah adalah dua fundamental penting yang kalau ngomong wawasan kebangsaan mesti diikut sertakan.
“Kita bikin ilustrasi sederhana, misalnya ketika seseorang ikut tes ASN, ini bisa notifikasi dari awal soal wawasan kebangsaannya, mestinya bisa ada alat ukur yang lebih objektif, lebih komprehensif untuk mengetes sejauh mana kecenderungan wawasan kebangsaan dan saya kira itu kita punya para ahli untuk merumuskan itu,” ucapnya.
“Jadi kalau dari sudut pandang ini menurut saya normal-normal saja, pegawai KPK yang ingin di ASN kan, ini kan jadi PNS, dan itu mengalami proses yang semacam itu, jadi kalau di sini ribut kita jadi aneh,” pungkasnya. (Jal)
