BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) mengusut dugaan fraud atau kecurangan yang terjadi di lingkungan PT Pos Indonesia (Persero). Menurutnya, apabila dugaan rekayasa laporan keuangan terbukti, proses hukum dan investigasi harus dilakukan secara menyeluruh tanpa pandang bulu.
Rivqy menegaskan praktik penyimpangan yang diduga berlangsung dalam waktu lama tidak hanya berpotensi merugikan perusahaan, tetapi juga berdampak terhadap keuangan negara serta menurunkan kepercayaan publik terhadap BUMN.
“Apabila benar terdapat dugaan rekayasa laporan keuangan dan praktik fraud yang berlangsung dalam waktu lama maka kasus ini harus diusut hingga tuntas. Tidak boleh ada ruang bagi praktik yang merugikan perusahaan maupun negara,” ujar Rivqy dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (8/7/2026).
Sebagai anggota Komisi VI DPR yang membidangi urusan BUMN, Rivqy menilai langkah investigasi Danantara merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola perusahaan negara agar lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan.
Ia mengingatkan bahwa PT Pos Indonesia bukan sekadar perusahaan jasa pengiriman, melainkan salah satu pilar utama sistem logistik nasional. Dengan jaringan operasional yang menjangkau hingga pelosok Indonesia, perusahaan tersebut berperan dalam distribusi barang, dokumen, layanan keuangan, sekaligus mendukung aktivitas UMKM dan pertumbuhan ekonomi digital.
“PT Pos Indonesia memiliki jaringan yang sangat luas dan aset strategis yang tidak dimiliki banyak perusahaan lain. Potensi itu harus dijaga melalui tata kelola yang sehat, transparan, dan akuntabel,” katanya.
Meski mendukung proses pengusutan dugaan fraud, Rivqy menilai pembenahan tidak boleh berhenti pada aspek penegakan hukum semata. Ia meminta Danantara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap model bisnis, sistem pengawasan, hingga tata kelola perusahaan agar PT Pos Indonesia mampu kembali bersaing di tengah ketatnya industri logistik.
Menurutnya, perbaikan fundamental diperlukan agar perusahaan dapat bangkit menjadi BUMN yang sehat, profesional, dan mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.
“Yang tidak kalah penting adalah memastikan PT Pos Indonesia bangkit menjadi perusahaan yang sehat, profesional, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jangan sampai persoalan tata kelola yang terjadi selama bertahun-tahun menggerus kepercayaan publik terhadap salah satu BUMN strategis kita,” ujarnya.
Rivqy juga memastikan Komisi VI DPR RI akan terus mengawasi proses pembenahan PT Pos Indonesia maupun BUMN lainnya agar mampu menjalankan fungsi pelayanan publik sekaligus meningkatkan daya saing nasional.
“Momentum ini harus menjadi titik balik pembenahan PT Pos Indonesia. Dengan tata kelola yang baik, perusahaan akan semakin kuat menopang sistem logistik nasional, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia,” katanya.
Danantara Siapkan Restrukturisasi dan Kepemimpinan Baru
Sebelumnya, Managing Director Stakeholders Management and Communications Danantara, Rohan Hafas, pada 3 Juli 2026 menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyiapkan kepemimpinan baru di PT Pos Indonesia setelah Daud Joseph mengundurkan diri dari jabatan Direktur Utama.
Dalam tiga bulan terakhir, Daud Joseph ditugaskan memimpin proses due diligence atau uji tuntas terhadap kondisi keuangan, operasional, tata kelola, dan organisasi perusahaan sebagai bagian dari agenda restrukturisasi.
Hasil asesmen tersebut menunjukkan bahwa PT Pos Indonesia memerlukan transformasi yang bersifat menyeluruh dan fundamental. Danantara juga menemukan sejumlah persoalan tata kelola dan kondisi keuangan yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun, termasuk adanya dugaan rekayasa laporan keuangan yang kini menjadi fokus proses pendalaman.
Temuan tersebut menjadi dasar bagi Danantara untuk melanjutkan agenda restrukturisasi dengan memperkuat sistem pengawasan, memperbaiki tata kelola perusahaan, serta menyiapkan kepemimpinan baru guna memulihkan kinerja PT Pos Indonesia sebagai salah satu BUMN strategis di sektor logistik nasional. (Asim)
