BERITABUANA.CO, JAKARTA – Peristiwa ditangkapnya penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berinisial SR yang diduga meminta uang sekitar Rp 1,5 miliar kepada Wali Kota Tanjungbalai HM Syahrial untuk menghentikan kasusnya, sebagai pengalaman sejarah dalam berbangsa dan bernegara.
Demikian disampaikan mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah kepada awak media, di Jakarta, Kamis (22/4/2021).
Ia berpandangan, peristiwa itu menunjukan lembaga yang super kuat tanpa adanya pengawasan yang kuat berpotensi menyimpan banyak persoalan di internalnya.
“Dari dulu saya mengatakan bahwa lembaga yang super kuat, super body tanpa pengawasan yang juga kuat, itu berpotensi (menyimpan di dalam dirinya) banyak persoalan. Ini adalah pengalaman sejarah dalam berbangsa dan bernegara,” kata Fahri.
Oleh sebab itu, lanjut dia, dengan apa yang terjadi sekarang, ketika orang mulai membongkar tindakan-tindakan aparat, sebenarnya adalah pertanda baik bahwa pengawasan masyarakat mulai berani membongkar tindakan yang menyimpang.
Dimana sebelumnya tidak berani dibongkar, karena terlalu kuat dan tanpa pengawasan.
“Saran saya pada KPK, harus menikmati momen-momen ini untuk sekali lagi memperbaiki lembaganya. Saya kira semua orang KPK tahu dari dulu di dalam KPK banyak masalah, cuma memakai logika hollycow, kalau sesuatu sudah dianggap suci biasanya kita tidak mau menerima bahwa di dalam nya ada kelemahan,” ucap Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia itu.
“Dan itu lah yang terjadi dengan KPK di masa lalu. Kita terlalu mendewa-dewakan KPK, sampai-sampai kita tidak terima kalau di KPK ada masalah, sehingga kadang-kadang yang salah pun kita bela habis-habisan,” sebut dia.
Sekarang masa itu sudah selesai, lanjut dia, sekarang memasuki era baru, bahwa lembaga atau semua lembaga berpotensi di dalam nya juga menyimpan masalah.
“Jadi jangan selalu menganggap masalah ada pada orang lain. Sebab kemungkinan masalah itu ada dalam diri kita sendiri. Begitu cara berpikir baru yang menurut saya lebih baik bagi KPK dan lebih baik bagi bangsa Indonesia,” pungkas politikus asal dari NTB itu. (Jal)
