BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah, menilai Indonesia saat ini tengah berada dalam fase transformasi besar yang memunculkan berbagai dinamika sosial dan politik. Menurutnya, kondisi tersebut memicu beragam pertanyaan di tengah masyarakat terkait arah perubahan yang sedang berlangsung di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam Kajian Pengembangan Kebangsaan bertema “Mengenal Transformasi Bangsa” yang digelar pada Jumat kemarin (19/6/2026), Fahri mengatakan berbagai gejolak yang muncul belakangan perlu dipahami secara jernih agar publik tidak salah membaca situasi nasional.
“Banyak isu yang berkembang saat ini. Ada yang menilai sedang terjadi perlawanan dari kelompok oposisi, civil society, maupun mahasiswa. Karena itu, penting bagi kita mendiskusikan persoalan ini secara terbuka agar memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi,” ujar Fahri.
Menurut dia, sebagai negara demokrasi, Indonesia membutuhkan ruang diskusi yang sehat dan objektif untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok tertentu. Masyarakat juga perlu terus meningkatkan literasi dan pemahaman kebangsaan agar mampu menyikapi perkembangan politik secara rasional.
Fahri kemudian mengajak publik menelaah sejumlah isu yang berkembang, mulai dari tudingan menguatnya praktik otoritarianisme hingga kekhawatiran menurunnya kesejahteraan kelas menengah.
“Pertanyaannya, apakah yang terjadi sekarang mirip dengan situasi 1998? Apakah ini sekadar keresahan ekonomi atau ada faktor lain, termasuk resistensi terhadap agenda transformasi besar yang dijalankan Presiden Prabowo?” katanya.
Ia menegaskan bahwa Partai Gelora sebagai bagian dari koalisi pemerintahan memiliki tanggung jawab menjelaskan kepada masyarakat mengenai arah kebijakan pemerintah.
“Saya memahami cukup baik cara berpikir Pak Prabowo karena sudah lama mengenal beliau dan pernah menjadi juru bicara dalam tiga kali pemilihan presiden yang beliau ikuti,” ujar Fahri.
Transformasi Ekonomi dan Pengelolaan SDA
Dalam pemaparannya, Fahri menyebut gagasan transformasi yang dijalankan Presiden Prabowo berakar pada konsep ekonomi kerakyatan dan ekonomi Pancasila yang menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama.
Ia menilai Prabowo memiliki perhatian besar terhadap upaya memperkuat sektor kerakyatan dan mengurangi ketimpangan ekonomi yang selama ini terjadi akibat kebocoran sumber daya alam (SDA) serta praktik korupsi.
Menurut Fahri, gagasan tersebut telah lama tertuang dalam buku Paradoks Indonesia dan Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045 yang ditulis Prabowo.
“Pak Prabowo sejak lama mengkritik berbagai kebocoran ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam yang tidak memberikan manfaat optimal bagi rakyat. Kritik itu kemudian diterjemahkan menjadi strategi transformasi yang sekarang dijalankan pemerintah,” katanya.
Fahri menilai sejumlah langkah pemerintah, seperti penertiban tata kelola sektor mineral dan sumber daya alam serta pembentukan berbagai instrumen pengawasan, merupakan bagian dari upaya memperkuat kontrol negara terhadap kekayaan nasional.
Menurut dia, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, mulai dari nikel, emas, batu bara, sawit, hingga sektor perikanan dan kelautan yang dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional apabila dikelola secara optimal.
“Kita memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Tantangannya adalah bagaimana memastikan kekayaan itu benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat,” ujar Fahri.
MBG Dinilai Bagian dari Pemerataan Ekonomi
Selain pengelolaan SDA, Fahri juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo.
Ia menilai program tersebut merupakan instrumen pemerataan ekonomi yang dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas distribusi manfaat pembangunan.
Fahri mengakui adanya kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah pejabat Badan Gizi Nasional (BGN). Namun, menurutnya, persoalan hukum tersebut tidak mengubah tujuan utama program MBG.
“Jika ada dugaan korupsi, tentu harus diproses aparat penegak hukum. Namun substansi dari program MBG adalah upaya pemerataan yang menjadi bagian dari visi besar Presiden Prabowo,” katanya.
Lebih lanjut, Fahri menilai salah satu persoalan utama ekonomi Indonesia adalah masih terkonsentrasinya akses terhadap modal dan sumber daya pada kelompok ekonomi besar. Kondisi tersebut, menurut dia, menyebabkan ketimpangan yang pada akhirnya melahirkan apa yang disebut Prabowo sebagai Paradoks Indonesia.
“Indonesia adalah negara yang kaya sumber daya alam, tetapi tingkat kesejahteraan masyarakatnya belum sebanding dengan potensi yang dimiliki. Itulah yang disebut sebagai Paradoks Indonesia,” ujar Fahri.
Ia membandingkan Indonesia dengan sejumlah negara yang merdeka pada periode yang hampir bersamaan, seperti Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, dan China, yang kini memiliki tingkat pendapatan per kapita lebih tinggi.
“Fakta menunjukkan bahwa banyak negara yang sumber daya alamnya lebih terbatas justru mampu mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Karena itu, transformasi ekonomi menjadi agenda yang harus terus dijalankan,” kata Fahri.
