BERITABUANA.CO, JAKARTA – Sebagai pemilik dominasi saham di PT Freeport yang dimiliki negara, seharusnya pemerintah dapat mengambil alih untuk mengeksekusi pembangunan smelter.
Sementara di sisi hulu, pemerintah harus menyiapkan Mind Id. Hal itu disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI, Ridwan Hisyam seperti dikutip dari website resmi DPR.go.id, di Jakarta, Selasa (23/5/2021).
Sebab, kata dia, pengambilalihan saham 51 persen saham PT. Freeport saat itu dilakukan pemerintah dengan susah payah.
“Cobalah pemerintah yang turun tangan, dan nanti perusahan BUMN yang jadi anggotanya, dan saya rasa swasta juga mau,” kata Ridwan.
Sementara itu, sambung dia, terkait dengan lokasi smelter tidak perlu terlalu jauh, atau bisa menggunakan lokasi yang sudah ada.
“Lokasi yang pernah dipimpin dan disiapkan pak Menteri juga (bisa). Di Gresik, Petrokimia. Itu sudah ada lokasinya, tinggal ditambahkan. Saya sudah bicara dengan Dirut Petrokimia dan mereka siap,” ujar dia.
Apa yang disampaikan politikus Golkar ini, merupakan buntut dari ketidakseriusan PT Freeport Indonesia yang tidak kunjung merealisasikan pembuatan smelter.
Padahal, menurutnya sejak Tahun 1997 rencana-rencana pembangunan seperti ini hanya menjadi wacana dan pada akhirnya tidak pernah menjadi sesuatu yang diharapkan bagi Indonesia.
“Ini tidak mungkin. Saya juga sudah bicara empat mata dengan Presiden PT. Freeport. Kita bicara sebagai pengusaha, siap gak kamu ini? Mau bagaimanapun diakal-akali saja,”papar dia.
“Undang-Undang ini mulai Tahun 2004, diubah Tahun 2009 sampai kemudian Undang-undang Minerba kemarin. Tapi apa hasilnya? Tidak ada,” pungkasnya. (Jal)
