BERITABUANA.CO, JAKARTA- Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Pemerintah Pusat bersinergi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara ketat.
PPKM, sambung dia, dapat diberlakukan jika memenuhi salah satu indikator soal tingkat kematian di atas rata-rata nasional atau di atas 3 persen menyusul indikator perkembangan penularan dan penanganan pandemi Covid-19.
“Kesembuhan di bawah rata-rata nasional atau 82 persen, kasus aktif di atas 14 presen, dan keterisian rumah sakit di atas 70 persen untuk menekan angka pertumbuhan kasus Covid-19 yang berlaku pada 11 -25 Januari 2021,” kata Azis dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis (7/1/2021).
Ia juga mengingatkan, supaya Pemerintah bersikap tegas atas kebijakan yang diambil melalui dasar hukum PP 21/2020 tentang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan Instruksi Mendagri 1/2021agar pelaksanaannya bisa maksimal dan berjalan efektif. Untuk itu, kata dia, Pemda harus dibantu aparat TNI dan Kepolisian.
“Selain aktif mengingatkan Prokes, juga untuk meningkatkan pengawasan dan memastikan seluruh kegiatan yang dilarang tidak beroperasi dan tidak diberikan izin untuk melakukan kegiatan,” papar politikus Golkar itu.
“Serta meningkatkan pengawasan secara ketat penerapan protokol kesehatan dan melakukan penertiban apabila terdapat pelanggaran PSBB” tambahnya.
Lebih lanjut, Azis mengharapkan Kemenkes dan Pemda untuk meningkatkan dan menggiatkan 3T (testing, tracing, dan treatment), dan meminta agar selama PSBB tidak boleh menghambat pelaksanaan testing yang harus gencar dilakukan minimal jumlah standar testing yang ditetapkan World Health Organization (WHO) yakni 1.000 orang per 1 juta penduduk dalam 1 pekan.
“Pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama memerangi virus corona dengan disiplin menerapkan Gerakan 3M yakni menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak guna memutus penyebaran virus Corona dan sebagai upaya untuk melindungi diri sendiri serta keluarga dan orang yang berada di sekitar dari terinfeksi virus Corona,”pungkas mantan ketua Komisi III DPR RI itu.(Jal)
