BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pemadaman listrik bergilir yang masih terjadi di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, menjadi sorotan Komisi XII DPR RI. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan kegiatan ekonomi, sehingga PT PLN (Persero) diminta memberikan penjelasan menyeluruh sekaligus memastikan keandalan pasokan listrik di wilayah tersebut.
Anggota Komisi XII DPR RI Yulian Gunhar mengatakan, informasi mengenai pemadaman bergilir atau pola listrik menyala secara bergantian di Palangka Raya perlu segera ditindaklanjuti. Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian mengenai kondisi sistem kelistrikan dan langkah konkret PLN untuk mengatasi persoalan tersebut.
“Saat ini, kami mendapatkan informasi bahwa di Kalimantan Tengah, khususnya Palangka Raya, masih sering terjadi pemadaman bergilir atau menyala bergilir,” kata Yulian dalam rilisnya, Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menilai persoalan tersebut tidak sekadar menyangkut ketersediaan listrik, tetapi juga berkaitan dengan keandalan infrastruktur yang menopang aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, Komisi XII ingin memperoleh gambaran utuh mengenai kondisi sistem kelistrikan di Kalimantan Tengah, mulai dari kapasitas pembangkit hingga kesiapan jaringan.
Komisi XII juga menyoroti berbagai faktor yang dapat memengaruhi keandalan pasokan listrik. Hal itu mencakup kesiapan pembangkit, ketersediaan energi primer, serta keandalan jaringan transmisi dan distribusi. Penjelasan mengenai penyebab pemadaman sekaligus langkah penanganan agar kejadian serupa tidak terus berulang menjadi bagian penting yang ingin digali DPR.
Yulian menegaskan, Kalimantan Tengah memiliki posisi strategis dalam pengembangan sistem kelistrikan di Pulau Kalimantan. Penguatan sistem di wilayah tersebut juga berkaitan dengan pengembangan interkoneksi antarsistem kelistrikan, termasuk Sistem Khatulistiwa di Kalimantan Barat dan Sistem Barito.
“Keandalan sistem kelistrikan sangat bergantung pada kapasitas dan kesiapan pembangkit, ketersediaan energi primer, keandalan transmisi dan distribusi, serta kesiapan menghadapi kondisi kontingensi,” ujarnya.
Selain persoalan pasokan listrik di Palangka Raya, Komisi XII turut meminta penjelasan mengenai kondisi dan pemanfaatan pembangkit dalam sistem Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (Kalselteng). DPR ingin memastikan tingkat keandalan pembangkit sekaligus melihat sejauh mana kapasitas yang tersedia dapat dioptimalkan untuk menjaga kestabilan sistem.
Pembahasan juga mencakup bauran energi serta arah pengembangan energi baru dan energi terbarukan (EBET) di Kalimantan Tengah. Komisi XII menggali langkah peningkatan efisiensi pembangkit, penerapan *co-firing*, hingga pengelolaan dampak lingkungan, termasuk *fly ash and bottom ash* (FABA).
Di sisi lain, Yulian mengatakan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Kalimantan Tengah juga perlu mendapat perhatian. Berbagai kendala operasional di lapangan serta dukungan kebijakan yang dibutuhkan untuk memperkuat sistem kelistrikan menjadi bagian dari evaluasi Komisi XII.
Menurutnya, persoalan pemadaman bergilir harus dilihat secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi gangguan sesaat, tetapi juga dari kesiapan sistem dalam memenuhi kebutuhan listrik yang terus berkembang. Keandalan pasokan, kata Yulian, menjadi fondasi penting bagi aktivitas masyarakat, pelayanan publik, serta pengembangan ekonomi di daerah.
Berbagai informasi yang diperoleh dalam kunjungan tersebut selanjutnya akan menjadi bahan Komisi XII DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan dan melakukan pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah serta para pemangku kepentingan terkait. (jim)
