BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan meminta pemerintah segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan sebagai bencana nasional. Desakan itu disampaikan menyusul meluasnya kebakaran yang dinilai telah mengganggu kesehatan, aktivitas pendidikan, dan perekonomian masyarakat.
Daniel mengatakan dampak karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan semakin serius. Karena itu, data titik panas yang telah dihimpun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) harus segera ditindaklanjuti dengan operasi pemadaman di lapangan.
“Pemerintah perlu menetapkan status karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional karena dampaknya sangat signifikan,” kata Daniel di Jakarta, Jumat (21/8/2026).
Menurut Daniel, data BNPB menunjukkan Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan sebaran titik panas tertinggi, yakni 767 titik. Selanjutnya Kalimantan Barat dengan 560 titik, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing 74 titik, serta Kalimantan Utara sebanyak tiga titik.
Ia meminta setiap titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi segera diterjemahkan menjadi lokasi prioritas untuk diverifikasi dan ditangani oleh petugas di lapangan.
“Setiap hotspot (titik api) dengan tingkat kepercayaan (verifikasi) tinggi harus segera diterjemahkan menjadi daftar lokasi prioritas yang wajib diverifikasi dan ditangani di lapangan,” ujarnya.
Karhutla Ganggu Aktivitas Warga
Daniel menilai dampak karhutla tidak lagi sebatas persoalan lingkungan. Asap dan kebakaran telah mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sejumlah wilayah.
Ia menyoroti keputusan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan Pemerintah Kota Pontianak yang meliburkan aktivitas sekolah sebagai salah satu gambaran dampak karhutla terhadap kehidupan masyarakat.
Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla perlu dilakukan secara cepat dan terkoordinasi agar kebakaran tidak semakin meluas dan mengganggu aktivitas publik.
Minta Pemadaman Diperkuat
Untuk mempercepat penanganan, Daniel meminta pemerintah mengerahkan kekuatan pemadaman secara masif. Upaya tersebut, antara lain, melalui penguatan operasi water bombing serta pengerahan tim darat gabungan.
Tim yang terdiri atas Manggala Agni, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta TNI dan Polri, menurut dia, perlu difokuskan pada titik-titik kebakaran, terutama di kawasan lahan gambut.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah api meluas dan memastikan titik-titik kebakaran yang telah teridentifikasi segera mendapat penanganan.
Di sisi lain, Daniel mengingatkan masyarakat yang turut membantu pemadaman agar mengutamakan keselamatan. Masyarakat diminta menggunakan peralatan pemadam dan perlengkapan perlindungan yang memadai saat berada di lokasi kebakaran.
“Jika memang sudah berpotensi membahayakan, serahkan proses pemadaman kepada petugas. Dan penting juga standar keamanan diperhatikan kepada para petugas lapangan yang terus berjibaku memadamkan karhutla,” kata Daniel.
Daniel menekankan, penanganan karhutla tidak hanya membutuhkan kecepatan pemadaman, tetapi juga koordinasi antarinstansi dan perlindungan bagi seluruh personel yang bekerja di lapangan. (Asim)
