BERITABUANA.CO, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah menilai Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu berpikir melampaui kepentingan politik jangka pendek di tengah perubahan besar yang dipicu kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Menurut Fahri, kemampuan mengelola negara pada era AI tidak cukup hanya dengan menguasai teknologi.
“Pemimpin juga harus memiliki pengetahuan, kecerdasan, serta perspektif jangka panjang agar keputusan yang diambil tidak hanya menjawab kebutuhan politik saat ini, tetapi turut menentukan masa depan generasi berikutnya,” kata Fahri saat menjadi narasumber dalam acara Wawasan Kebangsaan bertema “Memahami Statecraft: Mengelola Negara di Era AI”, Jumat (21/8/2026) malam.
Dalam pemaparannya, Fahri yang juga menjabat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) itu, menjelaskan bahwa statecraft berkaitan dengan kemampuan mengelola berbagai elemen kekuasaan dan kehidupan bernegara secara terarah untuk mencapai tujuan nasional. Namun, menurut dia, konsep tersebut memiliki cakupan yang lebih panjang daripada politik praktis sehari-hari.
“Statecraft itu lebih mengarah kepada statesmanship, yaitu kenegarawanan,” kata Fahri.
Fahri mengatakan perbedaan utama antara politisi dan negarawan terletak pada horizon waktu dalam melihat persoalan.
Politisi, kata dia, cenderung berhadapan dengan agenda politik jangka pendek, termasuk kepentingan menghadapi pemilu berikutnya. Sementara itu, seorang negarawan harus mempertimbangkan konsekuensi keputusan yang dibuat terhadap generasi yang akan datang.
“Katanya politisi berpikir tentang pemilu berikutnya, maka statesman atau negarawan itu berpikir tentang generasi berikutnya,” ujar Fahri.
Menurut Fahri, perspektif tersebut penting karena negara membutuhkan pemimpin yang mampu menyusun perencanaan jangka panjang dan menempatkan berbagai elemen kehidupan berbangsa dalam satu kerangka strategis.
Ia juga menyoroti kecenderungan pragmatisme politik yang dinilainya semakin kuat. Fahri mengingatkan agar politik tidak semata-mata diarahkan untuk mengakumulasi ataupun mempertahankan kekuasaan.
Politik yang terlalu partisan dan berorientasi pada kepentingan jangka pendek, menurut dia, berisiko membuat kepentingan bangsa serta masa depan generasi berikutnya terabaikan.
Karena itu, Fahri mendorong politisi dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan negara memiliki perspektif yang lebih luas. Kekuasaan, menurut dia, semestinya digunakan untuk memperkuat negara dalam jangka panjang, bukan sekadar memastikan kekuasaan tetap bertahan.
Fahri menekankan pentingnya membangun Indonesia sebagai negara yang kuat, besar, memiliki pengaruh, serta mampu memberikan daya jangkau positif yang semakin luas.
Ilmu Pengetahuan sebagai Fondasi Kekuasaan
Dalam kesempatan tersebut, Fahri juga mengaitkan gagasan statecraft dengan pendekatan ideologis Partai Gelora Indonesia yang, menurut dia, menempatkan ilmu pengetahuan sebagai salah satu fondasi dalam mengelola kekuasaan.
Ia mengatakan, ketika manusia dihadapkan pada pilihan antara ilmu dan kekuasaan atau antara pengetahuan dan daya paksa, pengetahuan semestinya ditempatkan terlebih dahulu.
Menurut Fahri, penguasaan ilmu diperlukan bukan hanya dalam mengelola pemerintahan, tetapi juga dalam mengelola organisasi, masyarakat, dan diri sendiri.
Ia mengingatkan risiko ketika kekuasaan dijalankan dengan mengandalkan pemaksaan. Dalam sistem demokrasi, kata dia, pengelolaan negara semestinya mengedepankan gagasan, kecerdasan, dan kemampuan memahami persoalan.
“Demokrasi kita adalah demokrasi yang menggunakan gagasan dan kecerdasan di dalam mengelola,” katanya.
Fahri juga menilai masyarakat perlu diperkuat dengan pengetahuan dan wawasan. Dengan demikian, proses pengambilan keputusan publik dapat dilakukan dengan mempertimbangkan pengetahuan dan pemahaman yang memadai terhadap persoalan yang dihadapi.
AI Tidak Menggantikan Peran Kecerdasan Manusia
Fahri kemudian mengaitkan pentingnya ilmu dan kecerdasan tersebut dengan perkembangan AI yang dinilainya sebagai salah satu disrupsi besar dalam pengelolaan negara.
Perkembangan teknologi, menurut dia, membuat sumber-sumber kecerdasan semakin banyak dan mudah diakses. Namun, keberadaan AI tidak dengan sendirinya menjamin manusia mampu menghasilkan keputusan yang lebih baik.
Tetap diperlukan kecerdasan manusia untuk menentukan bagaimana teknologi tersebut digunakan.
“Meskipun dia adalah kecerdasan yang artificial, tapi itu memerlukan kecerdasan manusia untuk menggunakan artificial intelligence,” ujarnya.
Karena itu, Fahri menilai tantangan Indonesia pada masa depan bukan hanya persoalan memiliki atau menggunakan AI. Tantangan yang lebih mendasar adalah memperkuat kapasitas manusia agar teknologi tersebut dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang lebih besar.
Statecraft dan Tantangan Negara di Era AI
Perkembangan AI turut mengubah cara negara memandang kekuasaan dan kapasitas strategis. Data, kemampuan komputasi, teknologi digital, keamanan siber, serta kualitas sumber daya manusia semakin berperan dalam menentukan posisi suatu negara di tengah persaingan global.
AI dapat dimanfaatkan pemerintah untuk mengolah data dalam skala besar, mempercepat analisis kebijakan, meningkatkan pelayanan publik, hingga mendukung pengambilan keputusan. Pada saat yang sama, perkembangan teknologi juga membawa tantangan, antara lain keamanan data, disinformasi, manipulasi informasi, serta ketergantungan terhadap teknologi yang dikembangkan pihak lain.
Dalam konteks tersebut, statecraft tidak cukup dipahami sebagai kemampuan menggunakan instrumen kekuasaan. Negara juga membutuhkan kemampuan menentukan arah pemanfaatan teknologi agar tetap sejalan dengan kepentingan nasional.
Bagi Indonesia, tantangan itu mencakup penguatan sumber daya manusia, infrastruktur digital, ekosistem inovasi, keamanan siber, dan tata kelola data.
Namun, sebagaimana ditekankan Fahri, penguasaan teknologi harus berjalan beriringan dengan kualitas manusia yang menggunakannya.
Dengan demikian, persoalan mengelola negara di era AI bukan hanya mengenai seberapa canggih teknologi yang dimiliki Indonesia. Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah pemimpin dan institusi negara memiliki kapasitas untuk menggunakan ilmu pengetahuan, kecerdasan, serta teknologi dalam membangun kekuatan nasional dengan perspektif jangka panjang.
Bagi Fahri, keberhasilan politik pada akhirnya tidak semata-mata diukur dari siapa yang menang atau siapa yang memegang kekuasaan. Ukurannya adalah sejauh mana kekuasaan tersebut digunakan untuk membangun negara yang kuat dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang. (Ery)
