BERITABUANA.CO, LOBAR – Pemerintah kembali menegaskan pentingnya reformasi birokrasi dan penguatan integritas aparatur negara di tengah komitmen mempercepat pembangunan nasional. Di hadapan jajaran pejabat pemerintah dan aparat penegak hukum, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa seluruh penyelenggara negara harus kembali menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama dalam menjalankan tugasnya.
Prabowo juga meminta seluruh aparatur negara, mulai dari birokrat, prajurit TNI, anggota Polri, hingga jajaran kejaksaan, melakukan introspeksi dan memperbaiki kinerja sebagai pelayan masyarakat.
“Seluruh kewenangan, jabatan, dan fasilitas yang dimiliki aparatur negara berasal dari rakyat, sehingga harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan publik,” kata Prabowo, saat meresmikan lima bendungan yang dipusatkan di Bendungan Meninting, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/7/2026).
Dalam pidatonya, Presiden menilai introspeksi menjadi langkah penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berpihak kepada masyarakat. Ia meminta seluruh pejabat negara, tanpa terkecuali, mengevaluasi cara menjalankan amanah yang diberikan rakyat.
“Saya minta kita introspeksi terutama para birokrat. Ini banyak birokrat di sini yang saya lihat ya. Birokrat introspeksi, kita semua introspeksi. Pejabat-pejabat militer dan polisi introspeksi,” kata Prabowo.
Presiden menegaskan bahwa setiap atribut dan kehormatan yang melekat pada aparatur negara merupakan amanah rakyat. Karena itu, seluruh pejabat harus selalu mengingat bahwa mereka bekerja untuk melayani masyarakat, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Saudara adalah milik rakyat, bintangmu dari rakyat, sepatumu dari rakyat, topimu dari rakyat. Jangan pernah lupa itu. Kejaksaan demikian juga. Anda jaksa ya? Pakai bintang juga loh. Kau juga milik rakyat,” ujarnya.
Prabowo juga mengajak seluruh aparatur di kementerian, lembaga, dan birokrasi untuk terus membenahi diri agar penyelenggaraan pemerintahan semakin bersih dan akuntabel. Menurutnya, masyarakat menginginkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta berbagai bentuk penipuan.
“Kepada aparat negara, kepada petugas-petugas negara yang ada di pemerintahan, yang ada di birokrasi, di setiap kementerian, di setiap lembaga, marilah kita bersama-sama benahi diri, perbaiki diri,” katanya.
Presiden menegaskan dirinya tidak ingin terus berkutat pada persoalan masa lalu. Sebaliknya, ia meminta seluruh aparatur fokus memperbaiki kinerja dan menjawab harapan publik terhadap pemerintahan yang bersih.
“Saya tidak mau lihat ke belakang, tapi saya mohon perbaiki diri, mawas diri. Jangan melawan kehendak rakyat. Rakyat tidak ingin korupsi dibiarkan, rakyat tidak ingin penipuan-penipuan dilanjutkan,” tegasnya.
Prabowo mengakui upaya pemerintah membenahi tata kelola negara tidak lepas dari berbagai tantangan, termasuk perlawanan dari pihak-pihak yang diduga selama ini menikmati praktik korupsi. Namun, ia memastikan pemberantasan korupsi akan tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Menurut Presiden, penegakan hukum harus dilaksanakan secara adil dan tidak boleh membedakan seseorang berdasarkan jabatan, kekuasaan, maupun kondisi ekonomi.
“Kadang-kadang saya itu hadapi maling-maling koruptor itu rasanya itu, tapi harus sesuai prosedur hukum. Ya kita laksanakan, kita akan tegakkan hukum, dan hukum itu untuk semua, bukan untuk hanya orang kuat saja, bukan hanya untuk orang kaya saja,” ujar Prabowo. (Red)
