BERITABUANA.CO, JAKARTA — Pidato Presiden Prabowo Subianto yang memaparkan capaian dan arah kebijakan pemerintah dinilai perlu dilengkapi dengan evaluasi terhadap persoalan yang masih dirasakan masyarakat di daerah. Anggota Komisi XIII DPR RI Saadiah Uluputty mengingatkan, keberhasilan pembangunan tidak semestinya berhenti pada angka dan narasi dari pemerintah pusat, tetapi harus terlihat dari membaiknya kehidupan masyarakat hingga wilayah kepulauan dan daerah terluar.
Saadiah mengatakan capaian pemerintah tetap patut diapresiasi. Namun, apresiasi tersebut tidak boleh menghilangkan ruang bagi kritik terhadap berbagai persoalan yang belum terselesaikan, terutama menyangkut pemerataan pembangunan, akses pelayanan publik, dan kesenjangan antardaerah.
“Pidato Presiden tentu kita apresiasi, terutama berbagai capaian dan arah kebijakan yang disampaikan,” kata Saadiah dalam keterangan persnya, Sabtu (15/8/2026).
Menurut dia, ukuran keberhasilan pembangunan seharusnya tidak hanya dilihat dari perspektif pemerintah di tingkat pusat. Pemerintah perlu memastikan kebijakan yang dirumuskan benar-benar menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Menguji Keberhasilan dari Pengalaman Rakyat
Saadiah menilai pembangunan akan kehilangan makna apabila berbagai capaian yang disampaikan pemerintah tidak berbanding lurus dengan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan dasar.
“Yang paling penting adalah bagaimana capaian itu dirasakan oleh rakyat. Apakah masyarakat mendapatkan akses yang lebih baik, apakah pelayanan publik semakin mudah, apakah pembangunan semakin merata, dan apakah kesenjangan antardaerah semakin kecil,” ujarnya.
Pertanyaan tersebut, kata dia, penting diajukan agar evaluasi terhadap pemerintahan tidak semata-mata berpusat pada capaian makro, tetapi juga melihat kondisi masyarakat di lapangan.
Bagi Saadiah, kritik terhadap pemerintah bukan berarti menafikan capaian yang telah dilakukan. Sebaliknya, kritik diperlukan untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak meninggalkan kelompok yang berada di wilayah dengan tantangan pembangunan lebih besar.
Maluku dan Persoalan Pembangunan Kepulauan
Sebagai anggota DPR dari daerah pemilihan Maluku, Saadiah secara khusus menyoroti persoalan pembangunan di wilayah kepulauan. Menurut dia, karakter geografis Maluku membuat pendekatan pembangunan tidak bisa disamakan begitu saja dengan wilayah daratan.
“Maluku adalah daerah kepulauan dengan tantangan geografis yang sangat besar. Karena itu, pembangunan tidak bisa menggunakan pendekatan yang sama antara wilayah daratan dan kepulauan,” katanya.
Ia menilai konektivitas antarpulau harus menjadi salah satu perhatian utama dalam kebijakan pembangunan nasional. Ketersediaan transportasi dan konektivitas yang memadai akan menentukan seberapa mudah masyarakat mengakses pendidikan, kesehatan, pelayanan pemerintahan, hingga aktivitas ekonomi.
“Konektivitas antarpulau harus menjadi bagian penting dari kebijakan pembangunan nasional,” ujar Saadiah.
Menurut dia, tanpa konektivitas yang kuat, agenda pemerataan pembangunan berisiko tidak sepenuhnya menjangkau masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil dan wilayah terluar.
Kritik Masyarakat Tak Boleh Diabaikan
Saadiah juga mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan kritik sebagai sesuatu yang harus dihindari. Keyakinan pemerintah dalam menjalankan kebijakan, menurut dia, tetap harus berjalan beriringan dengan kemampuan mendengar keresahan masyarakat.
“Pemimpin memang harus memiliki keyakinan dan tidak boleh mudah terpengaruh oleh opini negatif. Tetapi kritik masyarakat jangan diabaikan,” katanya.
Ia juga menilai perdebatan mengenai cara Presiden menyampaikan pidato, apakah menggunakan teks atau improvisasi, bukan persoalan utama. Substansi pidato dan kemampuan pemerintah menindaklanjuti komitmen yang disampaikan jauh lebih penting.
“Apakah pidato disampaikan secara textbook atau dengan improvisasi, bagi saya bukan persoalan utama. Yang terpenting adalah substansinya dan bagaimana komitmen yang disampaikan benar-benar diwujudkan,” ucapnya.
Dengan demikian, pidato kenegaraan semestinya menjadi titik awal untuk menguji pelaksanaan kebijakan, bukan sekadar momentum untuk menyampaikan daftar capaian pemerintah.
Negara Harus Hadir hingga Pulau Terluar
Saadiah menegaskan DPR dan masyarakat tetap perlu memberikan apresiasi terhadap capaian pemerintah sekaligus mempertahankan sikap kritis. Menurut dia, masih terdapat pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar pembangunan nasional tidak menghasilkan kesenjangan baru antara pusat dan daerah.
“Kita apresiasi capaian pemerintah, tetapi kita juga harus tetap kritis. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan,” tegasnya.
Ia mengingatkan agar narasi keberhasilan pemerintah tidak berhenti pada apa yang terdengar dalam pidato, sementara sebagian masyarakat masih menghadapi persoalan akses dan pelayanan publik.
“Jangan sampai masyarakat hanya mendengar narasi keberhasilan, tetapi belum merasakan perubahan secara nyata,” ujarnya.
Karena itu, Saadiah meminta pemerintah memastikan pembangunan nasional benar-benar menjangkau seluruh wilayah Indonesia, termasuk pulau-pulau kecil dan kawasan terluar.
“Keberhasilan pembangunan Indonesia harus bisa dirasakan dari pusat sampai ke daerah, termasuk pulau-pulau kecil dan wilayah terluar,” katanya.
Pada akhirnya, menurut Saadiah, ukuran kehadiran negara bukan hanya terlihat dari pidato dan kebijakan yang diumumkan pemerintah. Kehadiran tersebut harus dapat ditemukan dalam layanan publik yang lebih mudah, konektivitas yang lebih baik, serta pembangunan yang semakin merata.
“Negara harus hadir secara nyata, bukan hanya dalam pidato, tetapi melalui kebijakan dan pembangunan yang benar-benar dirasakan rakyat,” tutupnya. (Ery)
