BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan dalam upaya mengatasi dampak konflik Timur Tengah. Beberapa langkah efisiensi energi disiapkan di tengah tekanan global akibat kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya rencana kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta.
Kementerian Pertahanan bersama TNI juga melakukan efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) pada sektor nonoperasional tanpa mengganggu kesiapsiagaan pertahanan negara.
Dalam keterangannya yang dikutip Rabu (25/3/2026), Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan kebijakan fleksibilitas kerja tersebut sedang dikaji sebagai respons terhadap lonjakan harga energi global yang dipicu konflik di kawasan Timur Tengah.
“Dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi waktu kerja. Akan dibuka fleksibilitas untuk work from home,” kata Airlangga Hartarto.
Rencananya, skema bekerja dari rumah dilakukan satu hari dalam lima hari kerja. Agar tepat guna, kebijakan WFH itu, tidak hanya ditujukan bagi ASN, tetapi juga diharapkan dapat diterapkan oleh sektor swasta dan pemerintah daerah dengan mekanisme yang masih disiapkan.
Pada sektor pertahanan, Kemhan menegaskan langkah efisiensi BBM difokuskan pada aspek pendukung dan tidak berdampak pada operasional strategis TNI. Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan, kebijakan tersebut merupakan langkah antisipatif dalam merespons dinamika geopolitik global yang berpotensi memengaruhi stabilitas energi nasional.
“Efisiensi ini merupakan wujud kesiapsiagaan dan disiplin dalam pengelolaan sumber daya strategis, bukan karena kondisi darurat,” ujar jenderal bintang satu itu.
Satu hal, langkah efisiensi dilakukan secara terukur, antara lain melalui pengaturan penggunaan kendaraan dinas, optimalisasi angkutan pegawai, serta penyesuaian penggunaan alat utama sistem senjata (alutsista) berdasarkan indeks prioritas operasi.
Dalam fungsi tertentu, skema pengaturan hari kerja juga menjadi bagian dari opsi efisiensi. Kemhan memastikan kebijakan tersebut tidak mengurangi kesiapan operasional TNI.
Bagusnya, pemerintah kembali menegaskan cadangan energi nasional saat ini berada dalam kondisi aman, sehingga efisiensi lebih diarahkan pada upaya menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan nasional secara berkelanjutan.
Kalangan DPR mendukung kebijakan efisiensi BBM di sektor pertahanan. Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menilai efisiensi justru menunjukkan komitmen terhadap tata kelola pertahanan yang lebih modern dan berkelanjutan.
Menurut politikus Partai Golkar itu, di tengah dinamika geopolitik global dan tantangan fiskal nasional, efisiensi bukanlah bentuk pengurangan komitmen terhadap pertahanan, melainkan upaya memastikan setiap sumber daya digunakan secara lebih bijak dan berorientasi pada kebutuhan strategis.
Dave Laksono berpendapat, selama prinsip kesiapan operasional tetap dijaga, efisiensi justru dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap profesionalisme TNI sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara.
Sementara itu, dari perspektif geopolitik, Pengamat Politik dan Militer Universitas Nasional (UNAS) Selamat Ginting menilai efisiensi BBM di sektor pertahanan memiliki makna strategis yang lebih luas. Selain sebagai langkah disiplin fiskal, kebijakan tersebut dinilai mencerminkan sikap kehati-hatian negara di tengah ketidakpastian global.
Selamat Ginting menyebutkan, efisiensi dapat dimaknai sebagai political signaling bahwa Indonesia memilih menjaga postur pertahanan yang proporsional dan tidak menonjol di tengah eskalasi konflik global. (Osc).
