BERITABUANA.CO, JAKARTA – Direktur Sinergi UMKM Indonesia, Widhiyani Mokhamad mengatakan, rendahnya literasi keuangan dan belum optimalnya pendampingan masih menjadi persoalan utama yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.
Menurut Widhiyani, negara sebenarnya telah menunjukkan keberpihakan terhadap UMKM melalui berbagai program dukungan, baik melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), koperasi, hingga program pemberdayaan lintas kementerian. Namun, kata dia, pelaksanaannya dinilai belum terintegrasi secara maksimal.
“Ada dua hal yang cukup krusial. Pertama, literasi keuangan yang masih sangat rendah. Kedua, tidak adanya pendampingan yang optimal kepada para pelaku UMKM,” kata Widhiyani dalam acara diskusi bertajuk ‘Mencetak Entrepreneur Baru, Mendorong UMKM Naik Kelas’, di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (26/5/2026).
Ia juga mengatakan, sebagian besar pelaku UMKM di Indonesia memulai usaha bukan karena kesiapan membangun bisnis, melainkan karena kondisi ekonomi yang mendesak.
“UMKM kita masuk ke dunia usaha bukan karena kesadaran membangun bisnis, tetapi karena ‘the power of kepepet’. Akhirnya mereka belajar bisnis secara otodidak dan di situ banyak kelemahannya,” ucapnya.
Bahkan, Widhiyani mengungkapkan, selama lebih dari 10 tahun mendampingi UMKM, dirinya melihat pemerintah telah menghadirkan berbagai program pemberdayaan. Namun, ia menyayangi, program-program tersebut masih berjalan sendiri-sendiri di berbagai kementerian dan lembaga.
Ia mencontohkan adanya program UMKM digital dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Tenaga Kerja Mandiri dari Kementerian Ketenagakerjaan, hingga berbagai program pendampingan dari kementerian lain yang dinilai belum memiliki integrasi data dan koordinasi yang kuat.
Karena itu, pihaknya mendorong adanya pendataan nasional bagi para pendamping UMKM agar lebih terintegrasi dan dapat membantu menekan risiko kegagalan penyaluran KUR di daerah.
“Pendamping UMKM sebenarnya cukup banyak, termasuk sekarang ada pendamping PMO dan lainnya. Kalau terintegrasi, ini bisa membantu mengurangi tingginya kegagalan KUR,” ujarnya.
Tidak hanya itu, ia juga menyoroti meningkatnya rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) KUR pada periode 2024 menuju 2025. Menurutnya, kondisi tersebut terjadi setelah berbagai relaksasi dan subsidi pemerintah pada masa pandemi mulai dihentikan.
“Ketika subsidi bunga dan berbagai relaksasi dicabut, ternyata banyak yang mengalami gagal bayar dan angkanya cukup tinggi,” katanya.
Di sisi lain, lemahnya pencatatan keuangan, kata dia, menjadi faktor yang memperburuk kondisi UMKM. Menurutnya, banyak pelaku usaha yang melakukan transaksi harian, namun tidak memiliki laporan keuangan yang rapi.
Untuk mengatasi hal tersebut, Widhiyani mendorong penggunaan aplikasi pencatatan keuangan sederhana yang mudah digunakan pelaku UMKM dengan tingkat pendidikan terbatas.
“Mereka cukup memasukkan uang masuk dan keluar, lalu otomatis menjadi laporan keuangan. Jadi tidak menyulitkan,” ujarnya.
Padahal, kata dia, model pendampingan intensif pernah diterapkan melalui skema satu pendamping untuk 25 pelaku UMKM penerima KUR. Namun program tersebut tidak berlanjut.
“Pola pendampingan yang terstruktur dan berkelanjutan sangat dibutuhkan agar UMKM dapat berkembang lebih sehat dan memiliki kemampuan manajemen usaha yang lebih baik,” pungkasnya. (Jal)
