BERITABUANA.CO, JAKARTA – Memastikan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi senantiasa tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak, pemerintah memperketat pengawasan. Pengawasan terus dilakukan melalui pemantauan langsung di sejumlah wilayah guna memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai aturan.
“Stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) diyakini memiliki peran penting untuk memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan sekaligus menutup celah potensi penyalahgunaan,” kata anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Harya Adityawarman, dalam keterangan pers, Sabtu (25/4/2026).
Saat melakukan pengawasan ke sejumlah SPBU di wilayah Sleman, Bantul, dan Yogyakarta pada 23-24 April 2026, BPH Migas mengingatkan pengelola SPBU harus meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai upaya pelanggaran.
Pengawasan akan terus dilakukan melalui pemantauan langsung di sejumlah wilayah guna memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai aturan. Harya mengingatkan kembali kepada pengelola SPBU untuk lebih hati-hati, karena memang ada gap (selisih) harga antara BBM bersubsidi dengan non subsidi yang lumayan tinggi. Ada potensi untuk penyalahgunaan.
Salah satu praktik yang menjadi perhatian adalah pelangsiran, yaitu pengisian BBM subsidi berulang oleh kendaraan tertentu untuk kemudian diperjualbelikan kembali. Praktik ini sangat merugikan karena mengganggu kelancaran distribusi BBM subsidi bagi konsumen yang berhak.
Harya mengaku menemukan modus penyalahgunaan, yakni satu kendaraan menggunakan beberapa barcode berbeda untuk mengisi BBM subsidi. Hal ini menjadi perhatian serius dan perlu segera ditindaklanjuti, termasuk dengan pemblokiran barcode apabila terbukti disalahgunakan.
Diusulkan agar kendaraan-kendaraan yang terindikasi melakukan pelangsiran perlu dipetakan dan dilaporkan, baik kepada Pertamina Patra Niaga setempat maupun BPH Migas. Indikasi awal biasanya terlihat dari kendaraan yang hampir setiap hari melakukan pengisian BBM.
Sementara itu, anggota Komite BPH Migas Fathul Nugroho menambahkan pengawasan langsung ke lapangan merupakan instrumen penting dalam menjaga agar distribusi BBM subsidi tepat sasaran.
“Kami terus memasifkan imbauan kepada pengelola SPBU agar lebih waspada terhadap potensi penyalahgunaan BBM subsidi,” katanya.
Fathul menekankan pentingnya sinergi antara BPH Migas, badan usaha, dan pengelola SPBU untuk menutup celah penyalahgunaan yang terus berkembang, termasuk menindaklanjuti aduan dari masyarakat. Jika melihat penyalahgunaan di lapangan, diminta segera melaporkan. BPH Migas segera menindaklanjutinya. (OSC).
