BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, melakukan koordinasi dengan Bareskrim Polri terkait maraknya aktivitas penambangan emas ilegal di sejumlah wilayah Sumatera Barat (Sumbar). Langkah tersebut diambil sebagai upaya mendorong penegakan hukum yang lebih tegas terhadap praktik pertambangan tanpa izin yang dinilai telah berlangsung lama dan meluas.
Andre menyampaikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas penambangan emas ilegal atau pertambangan tanpa izin (PETI) terus terjadi di berbagai kabupaten di Sumatera Barat. Ia menyebut sejumlah daerah yang menjadi lokasi penambangan ilegal, termasuk Kabupaten Pasaman, Pasaman Barat, Solok Selatan, Sijunjung, serta beberapa wilayah lainnya.
Seperti contoh kasus nenek Saudah (67), warga Jorong Lubuak Aro, Nagari Padang Matinggi Utara, Rao, Pasaman yang diduga menjadi korban penganiayaan penambang ilegal, karena menolak aktivitas pertambangan di Sungai Batang Air Sibinail, Kamis (1/1/2026) lalu.
“Kita tahu beberapa tahun belakang peti penambangan emas secara ilegal di Sumatera Barat itu marak. Ada di Kabupaten Pasaman, di tempat Nenek Saudah itu. Lalu di Kabupaten Pasaman Barat, lalu ada Kabupaten Salur Selatan dan juga Kabupaten Sijunjung dan beberapa tempat lain,” katanya di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin, (12/1/2026).
Ia menegaskan bahwa kasus yang menimpa Nenek Saudah tidak berdiri sendiri, melainkan hanya menjadi bagian kecil dari persoalan yang jauh lebih besar terkait praktik tambang ilegal di wilayah tersebut.
“Jadi yang perlu dipahami oleh masyarakat bahwa kasus Nenek Saudah ini hanya seperti gunung es. Untuk itu, kami sudah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri Dirtipidter,” tambahnya.
Andre menyatakan bahwa koordinasi dengan Bareskrim Polri akan ditindaklanjuti dengan langkah konkret berupa penurunan tim ke lapangan untuk menindak para pelaku penambangan ilegal. Ia menegaskan kehadirannya di Mabes Polri bertujuan memastikan penegakan hukum berjalan secara nyata dan tidak berhenti di tataran wacana.
“Kita akan berkoordinasi agar segera Mabes Polri menurunkan tim. Dulu juga sudah pernah Pak Kapolri Listyo Sigit turun, hilang berapa bulan, habis itu muncul lagi. Kita harapkan hari kedatangan saya untuk berkoordinasi dalam rangka memastikan ini selesai,” ucapnya.
Selain itu, Andre juga mengingatkan jajaran kepolisian di tingkat daerah agar tidak menutup mata terhadap keberadaan tambang-tambang ilegal tersebut. Menurutnya, praktik penambangan ilegal di Sumatera Barat sudah diketahui secara luas oleh masyarakat.
“Karena penambangan ilegal di Sumatera Barat ini sudah merupakan rahasia umum. Masyarakat luas sangat tahu bahwa tambang-tambang ilegal di sungai-sungai, di Pasaman, Pasaman Barat, di Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok Selatan itu ada. Untuk itu saya berkoordinasi hari ini,” ujarnya.
Andre menambahkan bahwa upaya penertiban tambang ilegal sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam penegakan hukum dan perlindungan lingkungan hidup. Ia menilai aktivitas pertambangan liar berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang dapat memicu bencana alam di Sumatera Barat.
“Kita tentu tidak ingin kerusakan lingkungan ini membuat bencana alam baru datang lagi. Untuk itu sesuai komitmen Presiden, lalu juga komitmen Kapolri yang memang tegas untuk menghilangkan tambang ilegal dan tambang liar,” katanya.
Atas dasar itu, Andre menegaskan pentingnya koordinasi dengan Bareskrim Polri agar penanganan kasus tidak berhenti pada perkara pidana individual semata, melainkan menyasar akar persoalan tambang ilegal yang lebih luas.
“Saya sebagai anggota DPR yang mewakili Sumatera Barat hari ini berkoordinasi dengan Bareskrim, agar kasus Nenek Saudah itu tidak hanya berhenti soal kasus pidana penganiayaan. Tapi memang ada kasus yang lebih besar itu tambang ilegal atau tambang liar. Untuk itu kita tidak ingin orang-orang yang selama ini berlindung dan kebal para penambang liar ini selamat,” tutupnya. (Jim)
