BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna mendorong pemerintah membentuk kementerian atau lembaga khusus perubahan iklim guna memperkuat tata kelola kebijakan iklim nasional sekaligus mengoptimalkan pengembangan pasar karbon Indonesia.
Ateng menilai, krisis iklim yang kini semakin dirasakan masyarakat, mulai dari meningkatnya frekuensi bencana alam hingga ancaman kenaikan permukaan air laut di wilayah pesisir, membutuhkan penanganan yang lebih terarah dan berkelanjutan melalui kepemimpinan kelembagaan yang kuat.
“Situasi ini ironis. Di tengah ancaman krisis iklim yang semakin nyata, respons kelembagaan kita justru masih terfragmentasi dan belum menunjukkan kepemimpinan yang kuat,” kata Ateng dalam keterangan pers, Senin (12/1/2026).
Ia menjelaskan, keberadaan lembaga khusus perubahan iklim terbukti efektif di berbagai negara dalam memperkuat fokus kebijakan, meningkatkan koordinasi lintas sektor, serta membangun kredibilitas pasar karbon di mata internasional.
Ateng merujuk pada pengalaman sejumlah negara yang memiliki kementerian khusus perubahan iklim dan berhasil menurunkan emisi karbon per kapita secara signifikan dalam waktu relatif singkat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi hijau.
Sejalan dengan masuknya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Iklim ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026, Ateng mendorong pemerintah untuk mengambil langkah tegas melalui tiga opsi kelembagaan.
Pertama, membentuk kementerian khusus yang menangani perubahan iklim. Kedua, memperkuat lembaga lingkungan hidup yang ada menjadi badan strategis dengan kewenangan lintas sektor.
Ketiga, mengaktifkan regulator khusus yang memiliki kewenangan jalur cepat dalam sertifikasi proyek karbon serta penegakan hukum.
“Krisis iklim terjadi sekarang, bukan nanti. Potensi ekonomi karbon Indonesia juga terlalu besar untuk dikelola setengah hati. Pemerintah dan DPR harus memastikan Indonesia memiliki satu ‘dirijen’ yang memimpin orkestrasi besar menuju ekonomi rendah karbon,” tegas Ateng. (Asim)
