BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah menganggap pemilihan legislatif dengan sistem proporsional tertutup, akan sangat membahayakan demokrasi. Pasalnya, partai akan menjadi pemegang kontrol penuh terhadap kadernya yang duduk di DPR RI maupun DPRD Kabupaten/Kota, bukan lagi rakyat.
“Sistem tertutup itu yang berbahaya, karena kontrol pimpinan partai kepada anggota Dewan akan makin kencang,” kata Fahri dalam podcast Close The Door yang dikutip beritabuana.co, Ahad (11/6/2023).
Lanjut Fahri, dalam sistem proporsional tertutup, siapapun yang menjadi anggota dewan akan ditentukan penuh oleh mekanisme partai yakni dipilih oleh Ketua Umum. Karena di dalam pemilu, rakyat hanya memilih partai politik saja, sehingga siapapun yang dipilih partai untuk menjadi anggota dewan, maka kontrol akan dilakukan oleh partai politik secara menyeluruh.
“Maka anggota dewan bisa disuruh diam, tidak perlu dengar rakyat. Kamu diam, dengerin Ketua Umum. Karena nyawamu di Ketua Umum, nyawamu di Sekjen, maka kamu diam. Saya bilang diam kamu diam,” ujarnya.
Berbeda jika sistem proporsional terbuka, dimana dalam pemilu rakyat akan memilih secara langsung individu-individu calon anggota legislatif. Seluruh kontrol bisa dilakukan oleh rakyat, bahkan konsekuensi elektoral bisa diterima jika performanya tidak baik saat menjabat.
“Kalau kita (pakai sistem proprosional) terbuka rakyat yang milih. Saya kalau salah nggak akan terpilih lagi oleh rakyat,” terang Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 ini.
Oleh sebab itu, dalam konteks perdebatan apakah sistem proporsional tertutup atau terbuka, dan saat ini perselisihannya sudah ada di tangan majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK), maka Fahri Hamzah menyarankan agar sistem yang berjalan nanti berdasarkan putusan hakim konstitusi adalah proporsional terbuka.
“Harus tetap terbuka, sistemnya harus terbuka,” tegas calon Legislatif (Caleg) Partai Gelora Indonesia dari daerah pemilihan atau Dapil NTB I tersebut. (Ery)
