BERITABUANA.CO, JAKARTA – Komisi VI DPR RI mendorong pemerintah bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempercepat penguatan sektor maritim melalui konsolidasi industri galangan kapal, pengembangan transportasi laut, serta optimalisasi aset pelabuhan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat konektivitas antardaerah, meningkatkan efisiensi logistik nasional, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
Dorongan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Eko Hendro Purnomo, yang menilai Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia membutuhkan ekosistem maritim yang tangguh dan modern agar mampu bersaing di tingkat global.
Menurut Eko, sektor maritim memiliki posisi strategis sebagai tulang punggung distribusi barang dan mobilitas masyarakat. Karena itu, penguatan industri maritim tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus didukung oleh sinergi antara pemerintah, BUMN, dan sektor keuangan.
“Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memerlukan ekosistem maritim yang kuat, modern, dan berdaya saing agar mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional secara merata,” ujar Eko dalam keterangan tertulisnya, Rabu (29/7/2026).
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menilai salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan industri galangan kapal nasional bukanlah kualitas sumber daya manusia, melainkan keterbatasan akses pembiayaan. Oleh sebab itu, ia mendorong perbankan memberikan dukungan melalui skema pembiayaan dan penjaminan yang mampu meningkatkan daya saing industri galangan kapal dalam negeri.
Menurutnya, dukungan pendanaan yang berkelanjutan akan mempercepat modernisasi industri perkapalan nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap galangan kapal asing.
“Kita optimistis industri galangan kapal nasional mampu berkembang apabila memperoleh dukungan pembiayaan yang memadai dari sektor perbankan melalui skema penjaminan yang tepat,” katanya.
Selain menyoroti industri galangan kapal, Eko juga meminta optimalisasi aset milik PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo, khususnya di kawasan Pelabuhan Benoa, Bali. Ia menilai masih terdapat sejumlah aset yang belum dimanfaatkan secara maksimal sesuai rencana pengembangan yang telah disusun.
Karena itu, Komisi VI DPR RI meminta Pelindo menyampaikan perkembangan terbaru terkait proyek pengembangan kawasan Pelabuhan Benoa, termasuk rencana pembangunan kawasan hiburan terpadu, fasilitas parkir, serta ruang penyelenggaraan berbagai kegiatan yang diharapkan mampu meningkatkan nilai ekonomi kawasan pelabuhan.
Eko menegaskan, penguatan ekosistem maritim nasional hanya dapat terwujud apabila seluruh pemangku kepentingan bekerja secara terpadu. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dunia perbankan, dan pelaku industri akan menjadi fondasi bagi terciptanya sektor maritim yang mandiri, kompetitif, dan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Komisi VI DPR RI meyakini penguatan ekosistem maritim nasional memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, BUMN, maupun sektor keuangan. Melalui kolaborasi tersebut diharapkan industri maritim Indonesia semakin mandiri, kompetitif, dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Asim)
