BERITABUANA.CO, JAKARTA– Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI secara resmi memulai pelaksanaan program pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) secara nasional untuk tahun anggaran berjalan.
Langkah strategis ini dilakukan guna memperkuat infrastruktur pelayanan publik serta memberikan kemudahan, kenyamanan, dan efisiensi bagi calon jemaah haji dan umrah di seluruh wilayah Indonesia.
Kepala Biro Perencanaan Kementerian Haji dan Umrah, M. Noer Alya Fitra, mengatakan bahwa di dalam struktur pelaksanaannya, penetapan satuan kerja (satker) yang menerima alokasi proyek Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) ditentukan bersama oleh Biro Perencanaan Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian Keuangan.
“Penetapan satker ini ditentukan bersama oleh Biro Perencanaan bekerjasama dengan Bappenas dan Kemenkeu, sementara untuk seluruh proses pengadaannya berada di bawah koordinasi Biro Umum guna menjamin tata kelola yang tertib, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku,” terang Noer Alya Fitra di Jakarta, Senin (27/7).
Dari total 40 lokasi PLHUT yang direncanakan dibangun se-Indonesia pada tahun ini, sebanyak 3 lokasi telah resmi memulai tahap konstruksi fisik. Seluruh proses pengadaan paket pekerjaan pembangunan tersebut dilaksanakan transparan dan akuntabel melalui sistem E-purchasing Mini Kompetisi.
Dipantau Berkala
Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Umum Kementerian Haji dan Umrah, Slamet, menyampaikan bahwa pelaksanaan pembangunan di lapangan terus dipantau secara berkala agar berjalan sesuai dengan target kualitas dan efisiensi anggaran.
“Pembangunan PLHUT ini sudah dimulai di 3 lokasi dari total 40 Kabupaten/Kota yang ditargetkan di seluruh Indonesia. Seluruh mekanisme pengadaannya kami jalankan secara ketat dan transparan melalui sistem E-purchasing Mini Kompetisi guna menjamin efisiensi serta kualitas hasil bangunan,” ujar Slamet.
Slamet merincikan, tiga lokasi yang saat ini sudah memasuki tahap pembangunan konstruksi fisik tersebar di dua provinsi, antara lain Provinsi Jawa Barat (Kota Cimahi dan Kabupaten Garut) dan Provinsi Kalimantan Selatan (Kabupaten Hulu Sungai Selatan).
Pembangunan gedung PLHUT di kabupaten/kota ini bertujuan untuk mendekatkan pusat pelayanan administrasi haji dan umrah kepada masyarakat. Gedung PLHUT nantinya akan difungsikan sebagai pusat layanan terpadu satu pintu yang mencakup pendaftaran, bimbingan manasik, hingga koordinasi layanan perbankan penerima setoran haji.
Kemenhaj berkomitmen untuk mengakselerasi proses pengadaan dan pelaksanaan fisik pada 40 lokasi PLHUT lainnya agar target pembangunan nasional tahun ini dapat terealisasi secara optimal. (Fadloli/Kemenhaj)
