BERITABUANA.CO, KUPANG – Setelah mengantongi data-data permasalahan pada sekolah swasta di NTT, Senator Paul Liyanto berjanji akan ‘Teriak’ di forum Paripurna DPD, fokus pada masalah-masalah regulasi.
“Kita harus bermain cantik dengan data-data, karena ini juga tercatat sebagai masalah nasional,” tegas Paul Liyanto pertemuan dengan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) NTT di Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) NTT, Selasa (11/10/2022).
Menurut Paul Liyanto, dengan data- data yang ada, BMPS juga diminta untuk melaporkan secara tertulis kepada pihak-pihak terkait, baik di level regional maupun nasional.
“Ini soal strategi. Harus bersatu. Sangat bagus BMPS sudah siapkan data-data, tinggal lobi ke instansi terkait mencari solusi,” tegas Paul Liyanto.
Sebelumnya, Ketua BMPS NTT, Winston Rondo, memaparkan empat poin kunci permasalahan yang dihadapi sekolah-sekolah swasta di NTT. Pertama, permasalahan terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2022.
“Dinas pendidikan menggelar PPDB online 2022 dengan sistem online, tetapi kemudian sekolah-sekolah negeri membuka pendaftaran secara offline. Dampaknya, penumpukan peserta didik di sekolah negeri tidak berbanding lurus dengan ketersediaan ruangan kelas,” tandas Winston Rondo.
Permasalahan kedua, tambah Winston Rondo, program P3K merugikan sekolah swasta, sehingga rata-rata sekolah swasta kehilangan 3-10 orang guru terbaiknya karena lulus P3K.
“BMPS NTT meminta keadilan, komitmen serta dukungan Gubernur NTT, Ketua DPRD NTT serta dinas pendidikan untuk membuat kebijakan yang tujuannya melindungi sekolah swasta di NTT,” kata Winston Rondo.
Permasalahan ketiga, lanjut Winston Rondo, perpindahan guru PNS/ASN dari sekolah swasta sangat tinggi karena alasan kecukupan jam mengajar/sertifikasi, maupun yang terutama alasan kebijakan UU ASN.
“Tidak semua sekolah swasta sanggup membiayai gurunya sendiri, dan amat sangat terbantu dengan dukungan/kebijakan pemerintah dalam penempatan guru ASN/PNS sebelumnya,” tegas Winston Rondo.
Dan yang keempat, tambahnya, kesejahteraan/gaji guru di sekola swasta sangat rendah. Masih cukup banyak guru di sekolah swasta yang bekerja di atas lima tahun menerima honor atau gaji di bawah Rp 500 ribu/bulan, itupun dicicil.
“Sudah kecil, dicicil lagi. Kita patut sedih,” keluh Winston Rondo.
Disamping itu, papar Winston Rondo,
BMPS juga menilai insentif transportasi Pemda NTT sebesar Rp 400 ribu/bulan untuk guru sekolah swasta sangat dirasakan membantu, namun apesnya masih banyak guru yang tidak menikmatinya. Juga masih sedikit guru sekolah swasta di Kota Kupang, yang tidak mendapatkan insentif sebesar Rp 500 ribu/bulan dari Pemkot Kupang.
“Kebijakan insentif transporasi ini harus ditingkatkan jumlahnya oleh Pemprov, agar bisa menjangkau lebih banyak guru sekolah swasta di NTT,” pinta Winston Rondo. (iir)
