BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah menegaskan politik itu memiliki aturan hukum. Jika standar etiknya dilanggar, maka akan menimbulkan kekacauan dalam sistem.
“Presidensialisme itu, tidak mentoleir membagi-bagi kekuasaan. Presiden itu mutlak, dia nggak bisa diatur-atur pimpinan partai pitik (Parpol) atau Parlemen, dan Presiden tidak bisa dijatuhkan,” tegas Fahri Hamzah dalam diskusi Gelora Talk bertajuk ‘Kasak Kusuk Politik Aji Mumpung 2024, Bagaimana Sikap Presiden?’, yang digelar secara daring, Rabu (18/5/2022) petang.
Menterinya, lanjut mantan Wakil Ketua DPR RI ini, boleh berdebat dan jangan takut dihadang Parlemen, kalau anggarannya ditolak, apa susahnya kembali ke anggaran tahun lalu.
Fahri justru mempertanyakan, apakah benar para pimpinan parpol berani sama Presiden, karena mereka akan menghadapi situasi dalam pemilihan umum (Pemilu), dimana partainya maupun yang bersangkutan bisa tidak terpilih lagi
“Makanya kalau di Amerika Serikat ada pemilu sela sebagai ajang koreksi terhadap Presiden dan partai politik. Sehingga ketika ada pemilu akan menghasilkan partai yang berbeda dengan Presidenya,” katanya.
Terakhir Fahri meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menertibkan para menterinya yang sibuk kampanye atau melakukan kerja-kerja politik menjelang Pemilu 2024. Sebab menurut dia, menteri-menteri keluyuran yang tak jelas dari orang-orang yang ingin menjadi capres ini, adalah tindakan liar yang harus dihentikan, dan yang harus menghentikan memang Presiden sendiri.
“Elektabilitas Presiden sekarang melorot, karena memang ini salah, dan nggak boleh dibiarkan orang-orang itu. Berkampanye sendiri sudah ada jadwalnya baik itu Pilpres maupun Pemilu Legislatif,” tegas politisi asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini. (Jal)
