BERITABUANA.CO, JAKARTA – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin menilai ada sikap paradoks atau berlawanan yang ditunjukkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sehingga sulit untuk mengganti menterinya yang melakukan kampanye terselubung.
“Selain mengizinkan menterinya rangkap jabatan ketua umum partai, jangan lupa tahun lalu, salah satu pimpinan Partai Gerindra sudah minta izin untuk maju sebagai calon presiden. Jadi memang Jokowi membiarkan dan memberikan izin menterinya menjadi capres,” kata Ujang Komarudin berbicara dalam diskusi Gelora Talk bertajuk ‘Kasak Kusuk Politik Aji Mumpung 2024, Bagaimana Sikap Presiden?’, yang digelar secara daring, Rabu (18/5/2022) petang.
Ujang mengaku sudah meminta Jokowi agar memecat menteri yang melakukan kampanye atau melakukan kerja-kerja politik, hingga akhirnya dibully oleh buzzer empat calon presiden dari menteri tersebut.
“Tapi demi kepentingan bangsa, meski saya dibully sama buzzer empat capres tetap harus saya lakukan. Sekarang ini apa yang kita ucapkan, sering kali berbeda dengan tindakan. Kita sudah membiasakan kemunafikan,” pungkas Dosen Universitas Al-Azhar Indonesia ini.
Sedang aktivis demokrasi Syahganda Nainggolan meminta Jokowi segera memberikan instruksi kepada menterinya untuk tidak bicara politik atau melakukan kerja-kerja politik hingga 2023. Presiden, kaa dia, bisa membuat Keputusan Presiden (Keppres) atau Instruksi Presiden (Inpres) yang meminta semua menteri tidak boleh bicara politik sampai Tahun 2023.
“Kalau perlu, ganti (reshuffle) menteri agar fokus. Jokowi harus keras kepada menterinya, supaya etika bernegara bisa ditegakkan,” tegas Syahganda Nainggolan. (Jal)
