BERITABUANA.CO, JAKARTA – Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formappi, Lucius Karus mengaku bingung hingga kecewa atas sikap Komisi VII DPR RI yang mengusir Direktur Utama (Dirut) PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., Silmy Karim saat rapat di Gedung DPR RI, Senin (14/2/2022).
“Melihat dan mendengar proses persidangan Komisi VII DPR RI, hingga berujung pada pengusiran Dirut PT Krakatau Steel, saya sesungguhnya bingung dengan reaksi pimpinan rapat dan juga anggota Komisi VII DPR yang ikut membuat situasi semakin memanas dengan menekankan respons Dirut PT Krakatau Steel seperti mau nantangin Komisi VII DPR,” kata Lucius menjawab beritabuana.co dI Jakarta, Senin (14/2/2022).
Kalau melihat respons Dirut PT Krakatau Steel sambung Lucius, sesungguhnya respons kilatnya lebih karena penjelasan Pimpinan Sidang yang mulai melebar hingga terkesan mengarah kepada penilaian terhadap Dirut. Pernyataan ‘maling teriak maling’ itu menurut Lucius yang memicu respons kilat Silmy Karim.
“Sesungguhnya sih respons cepat itu bisa dimaklumi karena tidak lagi berbicara soal kebijakan, tetapi lebih kepada menuduh ada permainan yang didalamnya Dirut ikut terlibat dengan istilah maling teriak maling,” kata Lucius.
“Jadi reaksi spontan Dirut Silmy sesungguhnya beralasan dan mestinya penting untuk meluruskan pandangan Pimpinan SIdang yang sejak awal mempersoalkan kebijakan PT Krakatau Steel,” kata Lucius menambahkan.
Dia pun mempertanyakan reaksi pimpinan rapat Komisi VII DPR RI hanya karena masalah tersebut menjadi marah. Dia mengaku sikap pimpinan rapat dan anggota Komisi VII DPR RI mengecewakan sekali karena gegara tidak bisa mengontrol emosi, tujuan rapat yang sesungguhnya ingin membicarakan kebijakan PT Krakatau Steel jadi terhambat.
“Gara-gara terlalu dikendalikan oleh emosi, tujuan rapat yang sudah diagendakan berakhir tanpa hasil,” ucap Lucius yang juga menilai, pengusiran mitra kerja yang semakin menjadi tradisi di DPR RI bukan cara terbaik untuk menunjukkan kebesaran dan kehormatan DPR RI yang nampak begitu sakral dipandang DPR RI.
Dengan memutuskan pengusiran, sebut dia, DPR justru kehilangan kehormatan mereka karena akan dianggap menggunakan pendekatan emosional ketimbang akal sehat. Tak hanya itu, DPR RI yang merasa terhormat, kata Lucius justru kehilangan kebijaksanaan sebagaimana orang terhormat umumnya karena mereka hanya diatur oleh emosi, bukan oleh akal sehat dan nurani yang bening.
“Jadi kalau hanya reaksi spontan Dirut Krakatau dianggap sebagai penghinaan terhadap Parlemen, lalu bagaimana dengan tindakan pengusiran mitra kerja itu, apakah langkah itu bisa dibilang menghormati parlemen?” Lucius balik bertanya.
Oleh karena itu, dia berpandangan bahwa peristiwa pengusiran mitra kerja yang dilakukan DPR RI justru membuat DPR RI semakin tidak terhormat.
“Jadi, kalau DPR dinilai kehilangan kehormatan, jangan cari penyebabnya diluar sana. Temukan itu pada perilaku anggota DPR yang memicu sikap sinis publik,” pungkasnya.
Rapat dengar pendapat Dirut PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., Silmy Karim dengan Komisi VII DPR RI yang dipimpin Ketua rapat Bambang Haryadi, pada Senin )14/2/2022) tak bisa dilanjutkan karena Komisi Pertambangan dan Energi ini mengusir Silmy saat membahas blast furnance.
Ada perbedaan pendapat atas blast furnance, bahkan Bambang merasa bingung dengan penjelasan Hilmy, sehingga ia sempat melontarkan ucapan ‘maling teriak maling’ yang kemudian diinterupsi Silmy Karim. (Asim)
