BERITABUANA.CO, JAKARTA – Mantan Menko (Menko) Perekonomian Rizal Ramli ‘menyentil’ Partai Gelora untuk bersikap kritis terhadap pemerintah, khususnya dalam penanganan pandemi virus corona atau Covid-19.
“Mumpung di luar pemerintahan, Gelora harus vokal,” kata Rizal Ramli ketika hadir dalam acara Gelora Talks bertema “Pandemi Berlanjut, Akankah Memicu Krisis Sosial” yang disiarkan secara live streaming melalui kanal Youtube Gelora TV, Rabu kemarin (28/7/2021).
Selain Rizal Ramli, ekonom dan Menko Maritim dan Sumber Daya Indonesia 2015-2016, hadir pula juru bicara Kementerian Kesehatan Dokter Siti Nadia Tarmizi, dan epidemiolog klinis Ahlina Institute Dokter Tifauzia Tyassuma.
Menyinggung kebijakan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam mengatasi Covid-19, RR sapaan akrab Rizal Ramli menilai pemerintah pusat kerap tak konsisten karena sering mengganti istilah pembatasan untuk menekan angka oenularan virus corona selama ini. Padahal tidak ada satu pun negara-negara di dunia kecuali Indonesia yang kerap mengganti-ganti istilah demi menghentikan penularan kasus corona.
“Di pusat juga mencla-mencle, cuma ganti istilah doang kok. PSBB, PSBB Transisi, Ketat, PPKM Mikro, PPKM Darurat. Saya aneh di seluruh dunia ada gak sih yang selesaikan kasus krisis dengan ganti istilah doang? Mohon maaf enggak ada,” sebut dia.
Berdasarkan hitung-hitungannya, sudah lebih dari lima kali pemerintah menggunakan istilah baru dalam melakukan pembatasan sosial. Terbaru, pemerintah mengganti istilah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat menjadi PPKM Level 4.
“Pada hal, satu-satunya cara negara-negara di dunia mengendalikan virus corona yakni dengan menerapkan lockdown. Sebaliknya, apabila sudah menurun, negara-negara tersebut baru membuka lockdown secara terbatas. Di New Zealand cuma 8, tapi di-lockdown kok. Karena kalau dibiarin bisa naik eksponensial. Jadi pas kecil di-lockdown,” katanya.
Karena itu, Rizal menilai pemerintah (Indonesia) kurang tegas untuk menekan laju penularan Covid-19, dan bahkan pemerintah masih takut menghadapi dampak ekonomi yang lebih luas bila lockdown ditetapkan.
“Memang penerapa lockdown pasti memiliki dampak yang luas ke seluruh sektor. Namun, peran pemerintah harus hadir dan mengisi apabila kebijakan tersebut diambil. Kalau kita lockdown pasti semua kena. Tapi semua rakyat kalau dikasih obat, dikasih makan oleh pemerintah enggak ngeluh kok, setuju untuk lockdown,” ucapnya lagi. (Asim)
