BERITABUANA.CO, KUPANG – Melalui Fungsi Legislasi, selama tahun 2020 DPRD Provinsi NTT telah berhasil memiliki dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif, yakni tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi NTT Tahun 2020-2040 dan Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.
“Kita bersama-sama telah menetapkan berbagai Perda dari pihak eksekutif, dan DPRD sendiri dalam tahun 2020 ini, juga telah melaksanakan fungsi legislasi dengan menetapkan dua Ranperda Inisiatif,” tegas Emi Nomleni yang didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT, Ince Sayuna dan Chris Mboeik saat jumpa pers akhir tahun, di ruang Fraksi Golkar, Kamis (17/12/2020).
Menurut Emi Nomleni, masih tersisa enam Ranperda yang sementara dalam pembahasan di bulan Desember 2020, dan akan dilanjutkan sampai ke bulan Januari 2021 dalam Masa Sidang II DPRD Provinsi NTT.
Dalam melaksanakan Fungsi Anggaran, tegas Emi Nomleni, pihaknya telah membahas soal Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur NTT, yaitu perhitungan dan perubahan anggaran maupun penetapan APBD Provinsi 2021, yang telah disetujui bersama pada 25 November 2020.
“Kita bersyukur, seluruh proses itu berjalan sesuai dengan jadwal,” ungkapnya.
Sedangkan untuk Fungsi Pengawasan, Emi Nomleni memberikan apresiasi kepada awak media, karena telah memberikan informasi tentang pembangunan yang dilakukan, dengan berbagai masukan, tentang seluruh proses termasuk dengan tujuan kunjungan DPRD Provinsi NTT, untuk mengawasi berbagai proses pembangunan yang dilakukan.
“Memang ada beberapa catatan penting atau masuk juga masukan masukan dari awal media, untuk segera ditindaklanjuti oleh DPRD. Tentu fungsi pengawasan ini, akan melahirkan berbagai rekomendasi, dalam kepentingan proses pembangunan itu bisa dijalankan,” tandasnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT, Ince Sayuna mengatakan, bahwa DPRD sepakat untuk memberi persetujuan kepada Gubernur NTT, untuk melakukan pinjaman daerah.
“Sepanjang sejarah lembaga DPRD, ini pertama kali DPRD memberikan persetujuan kepada Gubernur untuk melakukan pinjaman, guna mengatasi berbagai persoalan-persoalan di daerah ini, yang tidak bisa ditangani dari APBD,” ujar Ince Sayuna.
Diakuinya, untuk itu DPRD punya tugas untuk mengawal, supaya pinjaman daerah tersebut bisa selesai di akhir masa jabatan Gubernur, dengan hasil pembangunan yang lebih signifikan lagi.
Sedangkan Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT, Chris Mboeik menegaskan, sebagai orang latar belakang wartawan, lama mengamati kinerja DPR, yang banyak menjadi sorotan negatif masyarakat.
“Tapi begitu saya masuk di lembaga ini, saya rasa banyak hal stigma negatif di kepala hilang dengan sendirinya, karena saya melihat banyak hal positif, terutama lagi di bawah kepemimpinan dua perempuan hebat ini,” sanjung Chris Mboeik. (iir)
