BERITABUANA.CO, KUPANG – Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) NTT minta dukungan DPRD Provinsi NTT, mengatasi persoalan yang dihadapi sekolah swasta.
Permintaan tersebut disampaikan Ketua Umum BMPS NTT, Winston Neil Rondo saat rapat dengan Komisi V DPRD NTT, Rabu (23/11/2022).
Winston Rondo mengatakan, salah satu persoalan yang dihadapi yakni terkait pelaksanaan PPDB tahun 2022, yang dinilai telah merugikan sekolah swasta, seperti yang dialami sejumlah sekolah di Kota Kupang.
“Ketika ada kebijakan membuka kembali pendaftaran PPDB susulan secara offline, menyebabkan anak- anak yang telah mendaftar dan diterima di sekolah swasta, memilih untuk mendaftar dan pindah ke sekolah negeri,” tegas Winston Rondo.
Menyikapi persoalan ini, lanjut Winston Rondo, pihaknya mendesak Komisi V DPRD NTT dan Dinas Pendidikan NTT, untuk melakukan evaluasi serius pelaksanaan PPDB 2022, dan dampaknya terhadap sekolah swasta.
“Kami mendorong agar penyelenggaraan PPDB tahun 2023, dipersiapkan lebih awal dan melibatkan BMPS NTT, sebagai perwakilan sekolah swasta sebagaimana tahun-tahun sebelumnya,” kata Winston Rondo.
Permasalahan lainnya, aku Winston Rondo, terkait rekruitmen dan penempatan guru swasta yang lulus P3K di NTT, dimana Program P3K merugikan sekolah swasta.
“Sampai saat ini belum ada jaminan regulasi atau kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk melindungi sekolah swasta dengan menempatkan kembali guru P3K yang lulus ke pos sekolah asal mereka,” tandasnya.
Dengan demikian, tambah Winston Rondo, rata-rata sekolah swasta kehilangan tiga sampai10 orang guru, jika memang mereka harus ditempatkan di sekolah negeri.
“Kami minta keadilan dan meminta komitmen serta dukungan Pemerintah dan DPRD, untuk membuat kebijakan yang tujuannya melindungi sekolah swasta di NTT,” paparnya.
Menjawab banyaknya persoalan yang diutarakan BMPS, Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTT, Yunus Takandewa mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen tidak merugikan sekolah swasta, karena memiliki tugas yang sama dengan sekolah negeri yakni mencerdaskan anak- anak bangsa. (iir)
