BERITABUANA.CO, KUPANG – Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi NTT hingga 31 Desember 2020 sebesar Rp. 5. 419 Triliun lebih atau 92, 84 persen, belum mencapai target yang ditetapkan dalam Perubahan APBD TA 2020 yakni sebesar Rp 5.837 Triliun.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi pada Rapat Paripurna Ketiga Pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020 – 2021 DPRD Provinsi NTT, Rabu (2/6/2021) di Gedung DPRD Provinsi NTT.
“Jika dibandingkan dengan pendapatan periode yang sama per 31 Desember 2019, dengan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp. 5, 354 Triliun lebih, maka pendapatan di tahun 2020, mengalami peningkatan sebesar Rp. 65, 842 Milyar lebih atau 1,23 Persen,” kata Josef Nae Soi.
Lebih jauh dalam Pengantar Nota Keuangan Atas Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2020, Josef Nae Soi menyatakan bahwa di tengah Pandemi Covid-19 dan pasca Bencana Seroja LKPD Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT masih mampu menyampaikan lebih cepat, dari batas waktu yang ditetapkan dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Laporan ini telah disusun dan disajikan sesuai degan Standar Akuntansi Pemerintahan. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi NTT secara professional, telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujar Josef Nae Soi.
Opini tersebut, jelas Josef Nae Soi, merupakan apresiasi tertinggi dari BPK RI terhadap pengelolaan keuangan daerah, dan merupakan opini WTP yang keenam secara berturut-turut bagi Pemprov NTT.
“Pencapaian Opini WTP ini merupakan wujud nyata komitmen dan kerja keras pemerintah, dengan dukungan penuh dari DPRD Provinsi NTT dan semua pihak,” papar Josef Nae Soi.
Pihaknya juga menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi NTT, yang telah memberikan dorongan dan motivasi secara terus menerus kepada pemerintah.
“Berbagai catatan dan rekomendasi yang telah disampaikan, tentunya akan menjadi perhatian serius pemerintah, untuk ditindaklanjuti dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, dan akuntabel menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, dan berwibawa, demi kepentingan masyarakat NTT,” tegas Josef Nae Soi. (iir)
