BERITABUANA.CO, PAPUA- Dalam rangka mempersiapkan pejabat-pejabat di daerah untuk melihat Papua secara menyeluruh, maka pemerintah harus membuka diri dan menyiapkan pembangunan yang tepat untuk setiap wilayah. Hal yang terpenting adalah penegakan hukum.
“Bupati yang tidak mau tugas dan tinggal di kampung, malah pergi jalan-jalan, harus segera diperiksa. Jangan menjadi bupati seolah dia merasa jadi bupati untuk sukunya sendiri. Dia jadi bupati untuk semua orang yang ada di wilayah itu,” kata Sekertaris Jenderal Dewan Papua Thaha Al Hamid lewat keterangannya, Rabu (4/11/2020)
Thaha pun mempercayai bahwa orang Papua bisa bersifat terbuka dan transparan untuk membangun keterbukaan yang luar biasa.
“Pejabat lebih punya kemampuan keterbukaan. Untuk itu, saya sungguh-sungguh mendorong supaya semua komunitas, seperti agama, gereja, mahasiswa, dan organisasi-organisasi masyarakat yang ada di Papua, mari kita dorong dan perkuat, serta bicara bagaimana mengelola Otsus dengan benar dan tepat. Mari dukung perpanjangan Otsus demi masa depan Papua dan Papua Barat,” tegasnya.
Ia menuturkan, rakyat harus diberikan hak untuk hidup dan mengejar masa depannya. Oleh sebab itu, HAM tidak boleh dijadikan mainan.
“HAM harus tetap jadi hak yang melekat di setiap insan, dan mari kita sama-smaa menjaga. Tentara dan polisi punya tugas menjaga dan mengamankan itu. Pemerintah daerah juga punya tugas mengamankan itu. Seorang kepala daerah harus pegang mandat untuk membangun stabilitas daerahnya,” tuturnya.
“Saya percaya dukungan internasional untuk kemerdekaan Papua. De facto, di Majelis Umum PBB yang bicara Papua merdeka hanya Vanuatu,” sambung dia.
Oleh sebab itu, bukan dengan menjual masalah-masalah yang terus ada di Papua, namun mari kita lihat baik-baik. Bahkan, ia meyakini bukan karena HAM atau kepentingan ekonomi, sebab Papua memiliki sumber daya ekonomi luar biasa dan itu menjadi daya tarik luar biasa bagi semua bangsa-bangsa.
“Merdeka sebuah cita-cita, tapi kita perlu jalan untuk meraih itu sesuai mekanisme yang diakui internasional, seperti mengagendakan masuk Komisi Dekolonisasi PBB. Jangan kita terus-menerus mengeksploitasi kondisi-kondisi lokal tanpa bisa dikaitkan kepentingan internasional. Saya harap kesempatan ini bisa dipakai untuk membangun kesiapan sumber daya manusia di Papua. Kita kasih sekolah ke anak-anak supaya ke depan mereka bisa melihat Papua yang lebih baik,” ungkapnya.
Terkait generasi muda yang turun ke jalan bicara Papua merdeka, ia minta agar mereka terus banyak belajar dan banyak bertanya kepada orang-orang tua yang di masa lalu telah melakukan perjalanan panjang.
“Generasi muda musti cerdas dan jangan terprovokasi. Otsus ini harus kita terima karena ini adalah jalan untuk sebuah perubahan ke depan, terutama untuk generasi muda. Hal ini supaya kamu bisa cerdas, bisa pergi sekolah, masyarakat bisa tersentuh pembangunan kesehatan dan pendidikan,” tutupnya. (006)
