BERITABUANA.CO, JAKARTA – Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berada dibawah Badan Gizi Nasional (BGN), tak boleh gagal. Untuk itu, dibutuhkan figur tegas untuk menyelamatkan salah satu program andalan Presiden Prabowo tersebut. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA, Toto Izul Fatah kepada pers di Jakarta, Senin (11/5/2026).
“MGB itu program andalan Presiden Prabowo. Ini tak boleh gagal, karena separo nyawa politiknya ada pada program ini,” katanya.
Menurut Toto, MBG bukan sekadar program makan untuk anak sekolah. Ia adalah proyek besar negara untuk memperbaiki gizi generasi muda, mengurangi beban keluarga miskin, menggerakkan ekonomi desa, menyerap hasil pertanian lokal, dan membangun kualitas manusia Indonesia sejak usia dini.
Karena itu, lanjut Toto, MBG harus berjalan sukses. Ia bukan hanya karena anggarannya besar. Bukan hanya karena cakupannya luas. Tetapi karena program ini langsung menyentuh tubuh anak-anak Indonesia. Di sana ada urusan perut, kesehatan, keselamatan, masa depan, dan kepercayaan rakyat kepada negara.
Karena begitu penting dan strategis program MBG ini, tegas Toto, maka BGN tidak boleh dipimpin oleh figur dengan gaya terlalu lunak. Kepala BGN harus tampil tegas dan berani.
Toto mencontohkan figur Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang berani, tegas dan cepat dalam merespon masalah di masyarakat. Karakter seperti itu dibutuhkan oleh seorang Kepala BGN. Dan jika gaya kepala BGN masih seperti sekarang, prgram mulia dari presiden tersebut tak akan berjalan mulus.
“Idealnya Kepala BGN itu bukan hanya cepat dan responsif terhadap berbagai persoalan, tapi juga berani menyebut kesalahan, dan tidak memberi ruang bagi pelanggaran. Lalu, menjadikan disiplin sebagai bahasa utama kebijakan publik,” ungkapnya.
Toto berpendapat, kritik terhadap MBG tidak boleh dibaca hanya sebagai angka dan penolakan semata terhadap program. Kritik justru lahir karena program ini terlalu penting untuk dibiarkan rusak oleh pelaksanaan yang buruk.
Masalahnya, ungkap Toto, di lapangan berbagai kasus terus muncul. Ada dapur SPPG yang diduga tidak menjalankan standar higiene dan sanitasi secara memadai. Ada kasus keracunan yang berulang. Ada dugaan korupsi dari nilai menu makanan yang dikurangi, ada jual beli titik dan lain-lain.
Atas dasar kasus-kasus itu, menurut Toto, masalah MBG bukan sekadar soal teknis dapur. Ini soal tata kelola risiko. Ini soal keselamatan anak. Ini soal kredibilitas negara.
Karena itu, Toto menegaskan, Kepala BGN dan seluruh jajarannya harus menyadari satu hal, bahwa setiap kasus keracunan MBG bukan hanya insiden kesehatan. Ia adalah pukulan komunikasi politik kepada Presiden Prabowo.
“Setiap kali anak-anak keracunan, publik tidak hanya menyalahkan dapur. Publik akan bertanya, di mana pengawasan BGN? Di mana standar SPPG? Di mana tanggung jawab pemerintah? Mengapa program sebesar ini bisa berjalan dengan dapur yang belum siap?,” katanya.
Dalam konteks ini, Toto berpendapat, BGN tidak cukup hanya dengan mengatakan akan mengevaluasi. Tidak cukup juga hanya menyampaikan permintaan maaf. Dan tidak cukup hanya memberi peringatan. Rakyat hanya butuh tindakan keras, cepat, dan terukur.
“Disitulah perlunya figur Kepala BGN yang tegas dan berani. Bukan hanya sekadar membela diri. Apalagi, dengan hanya mengecilkan angka korban keracunan. Sikap seperti Inilah yang sebenarnya merusak citra Presiden Prabowo,” tandasnya.
Menurut Toto, BGN tidak boleh defensif. Justru, BGN harus menjadi pihak pertama yang meminta audit terbuka. Jika ternyata terjadi pelanggaran, maka sanksi harus segera diberikan. Bukan dengan cara dibela dan ditutupi.
Dalam konteks ini, saran Toto, Kepala BGN harus memastikan bahwa tidak ada dapur yang beroperasi tanpa standar. Tidak ada dapur yang mengejar kuantitas sambil mengabaikan kualitas. Tidak ada dapur yang merasa kebal hanya karena menjadi mitra program prioritas.
Toto mengingatkan, Kepala BGN harus paham, bahwa ia bukan sekadar kepala badan teknis. Ia adalah penjaga wajah presiden dalam program MBG. Ia adalah benteng pertama agar program unggulan Prabowo tidak digerogoti oleh pelanggaran kecil yang dibiarkan menjadi besar.
Karena itu, Toto menambahkan, Kepala BGN tidak boleh tampil sebagai pejabat yang terlalu permisif. Ia harus tampil sebagai panglima tata kelola MBG. Tegas kepada dapur, kepada vendor, kepada koordinator daerah dan tegas kepada mitra.
“Jangan sampai MBG ini menjadi program pemerintah yang gagasannya baik, tetapi pelaksanaannya buruk. Niatnya mulia, tetapi rusak oleh tata kelola. Tujuannya untuk rakyat, tetapi dinodai oleh pemburu rente,” tegasnya. (Kds)
