Oleh: Fahri Hamzah (Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia, Mantan Wakil Ketua DPR RI Periodw 2014-2019)
OMNIBUS Law ini diberi nama dalam bahasa Indonesia dengan nama yang sangat baik sekali, yaitu Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Dari sisi nama, sebenarnya siapa sih yang tidak mau lapangan kerja tercipta? Siapa sih nggak mau kerja? Siapa sih nggak mau punya penghasilan, bisa ngasih makan keluarga dan anak-anak, karena mereka kerja. Yang pasti semuanya ingin kerja.
Sebenarnya ini Undang-Undang, dari sisi namanya itu Undang-Undang yang maksudnya baik. Tapi kenapa Undang-Undang yang maksudnya baik ini ditolak oleh orang? Saya kira ini ada pelajaran besar yang harus dipetik dari peristiwa hari-hari ini. Karena maksud baik, kadang-kadang dikotori oleh adanya maksud-maksud yang tidak baik, sehingga maksud baik akhirnya bercampur dengan maksud yang tidak baik dan menjadi keruh. Karena itu akhirnya rakyat menolak.
Seandainya dari awal Pemerintah menganggap semuanya ini adalah punya maksud baik, maka sebaiknya dari awal dikomunikasikan kesemua orang. Harus diberitahu hal-hal yang tercantum di dalam Undang-Undang ini, dan pasti semua akan menerima. Karena sekali lagi, tidak ada orang yang tidak mau kerja, tidak ada orang yang tidak ingin kehidupannya menjadi baik, dengan bekerja dan terlibat di dalam kegiatan perekonomian.
Maksud kata Rendra, maksud baik saudara untuk siapa? Maksud baik saudara ada di pihak yang mana? Pertanyaan-pertanyaan ini terjadi karena tidak ada keterbukaan dari awal. Dan sebaiknya ini waktu berbicara kepada masyarakat, ini waktu berbicara kepada rakyat agar maksud kita –maksud baik Pemerintah– diketahui dan maksud baik itu berada di pihak rakyat.
Itu saran saya kepada Pemerintah dan DPR RI, khususnya semua Anggota DPR yang sejak awal semua partai politik sebenarnya menyetujui pembahasan ini, yang di ujung mereka berbeda pendapat. Tapi pada dasarnya semua menyetujui ini dimulai, seharusnya mereka berbicara dengan baik dari awal terima kasih. ***
