HASIL survei nasional pada 2027 mendatang, mungkin akan menjadi tahun yang menentukan buat Presiden Prabowo Subianto; antara maju kembali pada periode berikutnya, atau cukup satu periode saja.
Keputusan tersebut, salah satunya, pasti akan ditentukan oleh seberapa tingkat kepuasan atas kinerjanya, dan kedua seberapa besar elektabilitasnya.
Jika pada saatnya nanti hasilnya tidak menggembirakan, misalnya, sudah ada kandidat lain yang berhasil memepet elektabilitasnya, meski belum melampauinya, bisa jadi Prabowo akan mengambil pilihan realistis untuk cukup satu periode saja.
Apalagi, jika diikuti oleh tingkat kepuasan atas kinerjanya yang rendah. Sebut saja, hanya 60% atau dibawahnya. Itu pasti lampu kuning sebagai pertanda cukup berat untuk terpilih kembali.
Paling tidak, itulah data yang selama ini terekam di aneka kontestasi politik, baik Pilkada maupun Pilpres. Meski belum menjadi hukum besi prilaku pemilih yang mutlak, tapi dari beberapa kasus membuktikan, bahwa calon yang punya tren turun, memiliki kecendrungan terus menurun.
Begitu juga dengan kandidat incumbent yang tingkat kepuasan terhadap kinerjanya rendah, sebut saja, hanya 50%, hampir bisa dipastikan sangat berat untuk terpilih kembali. Apalagi, jika diikuti oleh tren elektabilitas yang juga menurun.
Menurut data sejumlah lembaga survei, Indikator Politik Indonesia, Poltracking dan lain-lain, minimal per awal tahun 2026, Prabowo Subianto memang masih memimpin elektabilitas di kisaran plus minus 35% persen. Ada juga yang menyebut 40% an persen.
Dibawahnya, dalam pertanyaan terbuka, ada Dedi Mulyadi (13,5%) dan Anies Baswedan (9,2%). Lalu dibawahnya lagi ada Gibran Rakabuming Raka, Agus Harimurti Yudhoyono, Ganjar Pranowo, Basuki Tjahya Purnama, Amran Sulaiman, Purbaya dan lain-lain, yang masih dibawah 7%.
Namun, yang harus diwaspadai, tren elektabilitas para kandidat. Jika ada diantara nama-nama diatas yang punya tren naik, dari pengalaman selama ini, biasanya akan naik terus.
Merujuk pada data sejumlah lembaga survei tadi, kandidat yang punya potensi naik dan memepet elektabilitas Prabowo adalah Dedi Mulyadi. Ia menarik bukan hanya sebagai Gubernur Jawa Barat yang sedang populer di jagat digital, tetapi juga ia sedang tampil sebagai simbol baru yang mulai menembus panggung nasional.
Sebagai Gubernur Jawa Barat, Dedi memang populer bukan lewat jalur teknokrasi Jakarta, bukan lewat garis darah elite lama, tetapi lewat kombinasi politik rakyat, budaya lokal, media sosial, dan kerja lapangan.
Secara elektoral, modal awal Dedi tidak bisa dianggap kecil. Survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyebut tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat mencapai 95,5 persen.
Angka ini sangat tinggi untuk ukuran kepala daerah, bahkan menjadi modal psikologis besar bila dikonversi menjadi narasi nasional.
Hanya saja, ‘PR” besar Dedi Mulyadi, tergantung pada seberapa terbuka para elit partai di Gerindra mau menerimanya sebagai capres pengganti Prabowo. Dengan catatan, sekali lagi, jika pada saatnya keadaan terburuk terjadi pada Prabowo karena elektabilitas dan kepuasan publiknya terus menurun.
“PR” besar kedua, bisa good news bisa juga bad news, Dedi berada di “rumah politik yang sama,” dengan Prabowo, yaitu Gerindra. Disinilah tantangannya, baik buat Prabowo maupun Dedi Mulyadi.
Jika Prabowo ingin hasil surveinya pada 2027 nanti kokoh sebagai modal sosial untuk maju kembali pada 2029, pilihannya dalam satu tahun kedepan, ia harus bekerja keras. Rumusnya, “Now or Never”.
Termasuk, me-recovery berbagai kelemahan dan kekurangan yang dapat merontokkan citra personalnya. Dengan kata lain, nasib politik Prabowo akan ditentukan dalam satu tahun kedepan. Elektabilitasnya naik? Stagnan? atau terus menurun?
Begitu pun, dengan Dedi Mulyadi. Idealnya, ia harus terus menerus meningkatkan popularitas, elektabilitas dan kepuasan publik atas kinerjanya. Sehingga, pada saatnya nanti, Dedi tak lagi harus berdarah-darah menaikan elektabilitasnya.
Secara politik, Dedi Mulyadi memang cukup punya banyak modal untuk maju di Pilpres 2029. Salah satunya,
punya modal demografis Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah pemilih sangat besar.
Bila Dedi mampu menjaga dominasi elektoral di Jabar, ia sudah memegang “lumbung suara” strategis. Dalam politik nasional, siapa pun yang kuat di Jawa Barat tidak bisa dianggap figuran.
Kedua, modal kedekatan dengan rakyat. Approval rating 95,5 persen menunjukkan bahwa rakyat Jawa Barat melihat Dedi bukan sekadar pejabat, tetapi figur yang hadir, terlihat, dan terasa. Dalam era politik visual, kedekatan semacam ini sangat mahal.
Namun modal sosial belum otomatis menjadi tiket presiden. Politik Indonesia tidak hanya ditentukan oleh popularitas dan elektabilitas. Ia juga ditentukan oleh partai, koalisi, logistik, restu elite, daya tahan isu, dan kemampuan membangun kepercayaan lintas daerah.
Saat ini, Dedi memang kader Gerindra. Secara teoritis, itu keuntungan. Ia berada di partai besar, partai presiden, dan partai yang punya mesin politik nasional.
Tetapi, di situlah justru ganjalannya: apakah Gerindra akan melihat Dedi sebagai aset nasional, atau hanya sebagai aset Jawa Barat?
Ini pertanyaan serius. Bila Prabowo masih menjadi figur sentral Gerindra pada 2029, maka konfigurasi capres-cawapres sangat bergantung pada desain politik Prabowo dan elite inti Gerindra.
Dedi bisa dipromosikan, tetapi bisa juga “ditahan” sebagai gubernur kuat, vote getter partai, atau calon wakil presiden. Meskipun, putusan MK Januari 2025 membuka peluang lebih banyak partai mengajukan capres.
Lalu, apa yang seharusnya dilakukan Dedi Mulyadi dari Sekarang? Pertama, membangun prestasi terukur di Jawa Barat. Approval rating 95,5 persen adalah modal awal, tetapi harus dijaga dengan hasil konkret.
Dedi perlu punya 5–7 program unggulan yang mudah dibaca rakyat nasional: pendidikan, desa, pertanian, lingkungan, UMKM, reformasi birokrasi, dan perlindungan warga miskin.
Kedua, memperkuat hubungan dengan elite Gerindra tanpa kehilangan karakter rakyatnya. Bila ia terlihat terlalu liar, elite partai bisa ragu. Bila terlalu patuh, rakyat bisa kecewa. Dedi harus memainkan keseimbangan: loyal kepada partai, tetapi tetap otentik sebagai pemimpin rakyat.
Ketiga, menyiapkan narasi ekonomi nasional. Sampai hari ini, kekuatan Dedi lebih tampak pada narasi budaya, rakyat kecil, ketertiban sosial, dan kepemimpinan lapangan. Untuk menjadi capres, ia harus punya tawaran ekonomi: mulai dari lapangan kerja, pangan, industri desa, energi, fiskal, dan investasi.
Terakhir, saya ingin mengatakan, bahwa jalan Dedi Mulyadi menuju 2029 nanti memang masih panjang dan terjal. Tetapi, jika berhasil dilewati, Dedi akan menjadi presiden pertama dari Tanah Pasundan.
*Toto Izul Fatah* – (Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA/Ketua Umum IKA PP Ibadurrahman YLPI Tegalega Sukabumi Jawa Barat)
